Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas atas maraknya kegiatan penyelundupan minyak dan BBM ke luar negeri. Negara sudah dirugikan triliunan rupiah. Subsidi BBM terancam jebol terus.
Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela mengatakan, kegiatan penyelundupan bukan hal baru. Kegiatan itu sudah berlangsung lama dan merugikan negara.
Namun, kata dia, yang menjadi masalah hingga kini pemerintah diam dan tidak menindak tegas para pelakunya.
“Kagiatan itu melibatkan banyak pihak,†ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
“Kagiatan itu melibatkan banyak pihak,†ujarnya kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, penyelundupan BBM di Riau sulit diidentifikasi karena proses transaksi dilakukan secara tunai.
“Praktik setor tunai seperti ini menyulitkan PPATK untuk mencari tahu asal-usul uang tersebut. Kami sudah membuat Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai, sekarang tengah dibahas kementerian,†jelas Yusuf.
Dia mencurigai ada oknum luar yang diduga menjadi peran utama praktik mafia itu. Pasalnya, tersangka NK hampir setiap hari membawa pecahan uang 1.000 dolar Singapura. Kondisi tersebut terjadi sejak 2008.
Dilanjutkan Ali Kastela, negara harus memutus mata rantai penyelundupan minyak dan BBM subsidi ini. Jika kegiatan itu bisa ditekan maka negara bisa menghemat anggaran. Karena itu, penadah dan pemain yang ada di luar negeri juga harus ditindak.
“Sekarang tinggal menunggu keberanian pemerintah untuk menindak,†kritiknya.
Langkah lain dengan mengurangi disparitas harga BBM subsidi. Pasalnya, dengan disparitas yang tinggi saat ini banyak BBM milik Indonesia yang diselundupkan keluar negeri.
Direktur Eksekutif Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, kerugian negara yang diakibatkan penyelundupan dan penyelewengan minyak dan BBM subsidi diprediksi mencapai 10 persen dari anggaran subsidi yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Marwan mencontohkan, anggaran subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 250 triliun, 10 persennya atau Rp 25 triliunan kerugian yang ditanggung akibat penyelundupan dan penyelewangan. “Nilainya sangat besar,†ujarnya.
Menurut dia, sangat sulit menekan penyelundupan dan penyelewengan BBM subsidi dan minyak mentah. Pasalnya, kegiatan itu diatur rapih para mafia migas.
Dia yakin pemerintah akan kesulitan untuk menindak para penyelundup itu.
“Kita berharap ada keberanian dari pemerintah baru, tapi saya jujur pesimis bisa ditindak,†tandasnya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menegaskan, perseroan bakal memecat karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus pencurian minyak.
Menurut dia, tindakan pencurian minyak tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang haram dilakukan karyawan Pertamina.
“Pertamina mencuri satu liter minyak itu masuk dalam extraordinary crime. Kita susah-susah cari minyak, eh ada yang curi. Itu dari dulu, waktu saya masuk Pertamina sudah ditanamkan,†tegasnya.
Karena itu, menurutnya, jika ada yang melakukan pencurian minyak harus di hukum seberat-beratnya. “Jika sudah ada keputusan hukum mengikat langsung, kami pecat,†ucapnya.
Untuk diketahui, Bareskrim Mabes Polri mengungkapkan rekening gendut PNS Pemkot Batam berinisial NK. Setelah diselidiki, PNS tersebut memiliki hubungan dengan kapal tanker pelaku penyelundupan minyak MT Jelita Bangsa yang ditangkap Bea Cukai beberapa waktu lalu.
Dalam pengembangan, Polri menahan tiga tersangka baru. Modus para tersangka adalah melakukan korupsi dan pencucian uang terkait BBM ilegal wilayah Kepri dan sekitarnya. ***
