Dosen Politik: Pilkada Langsung Harus Dipertahankan

Alasan pihak yang pro terhadap pengembalian Pilkada kepada DPRD adalah, pemilihan langsung mengakibatkan pemborosan biaya politik, timbulnya konflik horizontal di masyarakat, dan terciptanya peluang bagi pihak-pihak yang tidak kapabel untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang), mengatakan, kalau mau ingin hemat, pilpres, pileg dan pilkada (gubernur dan bupati/walikota) bisa saja digelar serentak.

Soal konflik horizontal di masyarakat saat pertama kali Pilkada langsung digelar memang terjadi. Namun, lanjut Ipang, kini skala maupun kualitas konflik tersebut kian menurun, hanya ada beberapa daerah yang Pilkada-nya terjadi konflik dari ratusan kabupaten/kota yang ada.

Jelas Ipang, masyarakat kian sadar dan memahami keuntungan maupun kerugian dari berkonflik Pilkada.

"Secara tak langsung, ini menandakan kesadaran politik masyarakat mulai timbul," ujar Ipang kepada redaksi, Senin (8/9).

Saat ini, sambung Ipang, permasalahan Pilkada secara langsung perlahan mulai terpetakan dan jelas. Karena demokrasi dan kemapanan politik membutuhkan proses dan tidak bisa instan.

"Tinggal dievaluasi dan diperbaiki kekurangan Pilkada yang kini sedang berjalan, jangan berpikir lagi ke belakang atau mundur," tandas dia.

Sebelumnya Ipang sepakat Pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Menurutnya, Pilkada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Sementara Pilkada yang dipilih oleh DPRD diyakini tidak akan menyelesaikan masalah, justru demokrasi di daerah menjadi mundur.

"Dengan Pilkada diserahkan kepada DPRD, peluang permainan politik uang dan transaksi politik tetap terbuka lebar. Hal ini dibuktikan ketika rezim Orde Baru berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD," tandas Ipang. [rus]