. Salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK adalah masalah agraria di wilayah perdesaan. Untuk mengatasi persoalan ini keberadaan Kementerian Pembaruan Pedesaan dan Agraria sangat diperlukan.
"Masalah agraria pondasi sebuah bangsa. Dan bangsa ini sekarang belum juga menyelesaikannya. Karena itu sesuai dengan revolusi mental, harus ada terobosan untuk menjalankannya. Penyelesaian reforma agraria akan mengukuhkan nation builiding," ujar peneliti dan pakar agraria, Bonnie Setiawan, dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Senin, 1/8).
Usulan pembentukan Kementerian Pembaruan Desa dan Agraria menguat beberapa hari terakhir. Selain disampaikan Bonnie, suara mengenai pentingnya kementerian khusus yang menangani masalah perdesaan dan agraria banyak disampaikan banyak kalangan.
Ketua APDESI, Ipin Arifin, misalnya juga mendesak agar Jokowi membentuk kementerian perdesaan dan agraria. Menurutnya desa merupakan bagian yang sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
"Desa memiliki sumber potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang perlu dikelola dan diurus dengan baik," katanya.
Sedangkan Ketua Umum Gerakan Desa Bangkit, Idham Arsyad bahwa komitmen Presiden terpilih Joko Widodo terhadap desa sudah sangat jelas. Hal ini tercermin dengan tegas dalam visi-misinya dan terus dijanjikan pada masa kampanye. Saat ini juga, rumah transisi sedang mempersiapkan agenda 100 hari, 1 tahun dan 5 tahun yang akan dilakukan oleh pemerintahan ke depan, dan salah satunya adalah membahas masalah pembangunan perdesaan.
"Saya kira ekspetasi dari akademisi, pakar, gerakan sosial dan penyelenggara pemerintahan desa bahwa Presiden Jokowi dapat melakukan perubahan dan perbaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya tercermin dari komitmen untuk membentuk kementerian desa," katanya.
"Dengan semangat desa membangun saya kira cita-cita kemandirian dan kedaulatan dapat kita wujudkan," demikian Idham.
[dem]
