Presiden terpilih Joko Widodo perlu membentuk kementerian yang secara khusus mengurus masalah desa. Sosilog Pedesaan IPB, Arya Hadi Dharmawan, mengatakan sudah menjadi keharusan pemerintah baru nanti memberi perhatian serius kepada masalah pedesaan.
"Potret pedesaan kita saat ini hanya menjadi objek dari pembangunan. Sektoralisme program yang dibawa oleh setiap kementerian ke pedesaan pada akhirnya tidak membuat desa mandiri dan sejahtera, tetapi justru semakin jauh dari kemandirian," kata Arya dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Senin, 1/9).
Arya mengingatkan bahwa arah pembangunan pemerintahan Jokowi-JK ke depan hendaknya tidak menciptakan desa yang meniscayakan "modernisasi-sekularisasi-komersialisasi desa". Juga tidak mengarahkan desa menuju "peng-kota-an masyarakat desa yang mengagungkan simbol-simbol gila-materialisme", dan menjadikan sumberdaya desa justru tereksploitasi oleh orang luar yang membuat "pembocoran ekonomi desa" makin parah.
Menurut Arya, saat ini adalah kesempatan baik bagi pemerintah untuk melakukan proses pembangunan pedesaan untuk mengembalikan martabat desa, memulihkan kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa meliputi kualitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik tanpa menjadikan desa sebagai kota yang destruktif.
"Pemerintah baru hendaknya membentuk kementerian Pembaruan Desa dan Agraria yang berfungsi untuk mendorong arah transformasi pedesaan yang mandiri, berdaulat dan sejahtera," paparnya.
[dem]
