Kementerian Pembaruan Desa dan Agraria, Sebuah Keniscayaan

    
Presiden terpilih Joko Widodo perlu memperkuat kabinetnya dengan membentuk Kementerian Pembaruan Desa dan Agraria.

Menurut Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dianto Bachriadi, pembentukan Kementerian Pembaruan Desa dan Agraria adalah keniscayaan di era pemerintahan Jokowi-JK yang mengusung ide pembaruan.

"Desa memiliki kompleksitas tersendiri terkait penguasaan sumber-sumber agraria yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan warganya. Aspek penguasaan agraria tidak bisa lagi dikelola dengan model yang berkembang selama ini, dimana negara melakukannya dengan cara mengembangkan sektoralisme yang tercermin dalam pembagian-pembagian departemen terkait pengelolaan SDA," kata Dianto dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Senin, 1/8). 

"Desa memiliki kompleksitas tersendiri terkait penguasaan sumber-sumber agraria yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan warganya. Aspek penguasaan agraria tidak bisa lagi dikelola dengan model yang berkembang selama ini, dimana negara melakukannya dengan cara mengembangkan sektoralisme yang tercermin dalam pembagian-pembagian departemen terkait pengelolaan SDA," kata Dianto dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Senin, 1/8). 

Dikatakan dia, adi karateristik integratif dari desa sebagai wilayah otonom sudah semesetinya menguasai dan mengelola sendiri sumber-sumber agrarianya. Terkait hal ini maka diperlukan saluran pengaturan administratif khsusus di tingkat negara dalam bentuk kementerian tersendiri.

"Desa adalah wilayah administratif terkecil yang otonom, sekaligus lokasi dimana kompleksitas kehidupan sehari-hari berlangsung. Karenanya desa tidak bisa lagi hanya diurus dalam batas-batas pengertian wilayah administratif saja seperti sekarang ini, dimana desa diurus oleh setingkat Dirjen dalam Kementerian Dalam Negeri," ujar Dianto yang saat ini juga menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM.[dem]