Energi dan Sumber Daya Mineral
Indonesia perlu mengembangkan lebih lanjut riset dan teknologi di dalam negeri. Sebab itu, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) yang baru diharapkan mempunyai inovasi tinggi dan bisa menggandeng berbagai kalangan agar tercipta hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Menristek ke depan harus bisa menjadikan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sebagai sentra knowledge (pengetahuan), inovasi, invention (penemuan) dan yang terpenting jadi sentra solusi,†kata anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, pendekatan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tesebut dengan memobilisasi berbagai pihak. Perlu juga integrasi antara akademi, bisnis dan pemerintah.
“Saya pikir diperlukan riset dari tiga sektor ABG (Akademi, Bisnis dan Government atau pemerintah),†ujar pria bergelar Bachelor of Engineering di Bidang Aerospace dari Bristol University, Inggris ini.
Selain itu, kata Poempida, sifat kebijakan Kemenristek juga harus top down yakni 100 persen diarahkan pemerintah, tapi disesuaikan juga dengan kepentingan teknologi yang diunggulkan.
Menristek juga harus berpikir futuristis. Bisa melihat jauh ke masa depan untuk berbagai kepentingan. Jadi, bukan sekadar merespons dan mengakomodasi kepentingan jangka pendek yang temporer.
Perlindungan bagi para periset/peneliti juga harus menjadi esensi utama kebijakan yang akan datang. Sehingga, isu mengenai copyright, hak paten dan sumber pendanaan yang sustainable harus diprioritaskan.
“Kerahasiaan riset dan penelitian harus termaktub dalam Undang-Undang Riset dan Teknologi,†tuturnya.
Menurut pandangan dia, selama ini Kemenristek belum bisa mengakomodasi kepentingan para periset/peneliti. Bahkan, kesejahteraan para periset dan peneliti masih menjadi persoalan. Periset dan peneliti juga tidak bebas melakukan tugasnya. Pasalnya, anggaran masih minim dan selalu telat cair.
Menurut Poempida, penelitian juga mesti ditunjang dengan alat-alat yang memadai. Dalam hal ini, dia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemberi dana memberi dispensasi kepada para periset dan peneliti.
Dia menyayangkan, hasil riset yang dilakukan selama ini tidak tereksploitasi sehingga tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh negara maupun masyarakat.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Ravik Karsidi menilai, integrasi Kemenristek dengan pihak lain mendesak dilakukan agar Indonesia segera masuk kelompok negara maju.
Calon Menteri ESDMSementara itu, pasangan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diminta tidak memasukkan nama 'muka lama' untuk menduduki kursi menteri ESDM, misalnya bekas pejabat Migas ataupun orang lain yang memiliki hubungan dekat salah satu menteri di Pemerintahan SBY.
Koordinator Aliansi Muda untuk Demokrasi Agus Harta mengatakan, penolakan terhadap pejabat itu dilandasi dugaan kasus korupsi yang pernah dilakukan di masa lalu. Pihaknya menduga oknum pejabat tersebut terlibat mafia migas dan skandal korupsi pengadaan kapal angkutan migas yang merugikan negara sebesar Rp 7 triliun.
Sementara Pakar ekonomi politik Ichsanudin Noorsy menegaskan, dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sejak dari era Soeharto hingga pemerintahan sekarang, Kementerian ESDM tidak pernah bebas dari muatan kepentingan politik. Ini terjadi, karena jabatan menteri sudah menjadi jabatan politik. ***
