Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan kenaikan harga itu dilakukan guna mengantisipasi kebocoran anggaran APBN dalam menjalankan program subsidi silang bagi masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran. Bahkan, untuk mengambil langkah itu Jokowi-JK pun telah berkonsultasi dan meminta dukungan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Mantan Ketua PBNU, Hasyim Muzadi sendiri mengaku, sangat mendukung langkah Jokowi-JK menaikan harga BBM. Sebab, sudah sepatutnya pemerintahan baru menyampaikan secara terbuka kondisi Indonesia kepada mayarakat yang sedang dialami.
Seperti bagaimana kondisi pertambangan dan minyak, serta aset vital Indonesia lain yang sedang mengalami permasalahan dan lain sebagainya.
â€Supaya nanti masyarakat tidak salah paham, nanti naik disalahkan padahal harus naik. Kami sangat mendukung kebijakan yang akan ditempuh Jokowi dan JK,†ujar Kiai Hasyim disela acara 'Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan' di Pondok Pesantren Al-Hikam, Beji, Depok, Minggu (31/8).
Lebih lanjut Kiai Hasyim menuturkan seperti dikabarkan
JPNN, transparansi kondisi real Indonesia tidak dilakukan oleh semua pemerintahan sebelumnya. Baik itu era Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga mengaku telah membicarakan hal tersebut kepada Jokowi dan JK. Dan untuk itulah PBNU berharap kedua pasangan kepala negara terpilih itu mampu menjalankan amanat masyarakat merubah Indonesia menjadi negara yang transparan dan mensejahterakan masyarakat. Baik tingkat ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
“Jika dikasih tahu ke rakyat, biar mereka yang menilai. Biar rakyat ikut prihatin terhadap kondisi sekarang ini. Mereka akan paham dengan sendirinya, siapa yang benar dan salah. Kalau terus ditentang berdasarkan kepentingan politik ya bisa hancur sistem negara kita ini,†tandas pendiri Ponpes Al-Hikam ini.
[rus]
