Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Lewat Sinergisitas Kementerian bidang Perekonomian

. Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo mengatakan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan lebih optimal bila sinergi program lintas kementerian di bidang perekonomian lebih terorganisir.

Ia menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang program-program pengembangan ekonomi rakyat yang akan dilaksanakan kementerian terkait. Lalu di antara kementerian tersebut ditunjuk salah satu kementerian yang menjadi leadernya dalam melaksanakan program.

Dicontohkan, pelaksanaan program ekonomi kerakyatan di daerah minim energi listrik sewaktu menjadi Deputi bidang Produksi Kemenkop dan UKM. Deputi Produksi Kemenkop dan UKM memfasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan kehadiran PLTMH itu, maka perekonomian masyarakat ikut berjalan.

"Dulu saya sinergikan dengan kementerian lainnya, di Cianjur Jawa Barat, dengan bantuan yang kecil, koperasi peternakan bisa memanfaatkan kotoran ternak menjadi energi biogas, energi itu dialirkan ke rumah-rumah anggota," kata Braman Setyo di Jakarta, Kamis (28/8).

Kementerian ESDM dilibatkan dalam memanfaatkan biogass yang berasal dari peternak. Kementerian Pertanian diminta menjaga kesehatan sapi peternak agar kotoran sapi mampu menghasilkan biogass yang cocok. Kementerian Lingkungan Hidup membangun instalasi pengolahan air limbah agar kotoran tersebut tidak mengotori air di Sungai Citarum. Tidak hanya itu, sinergi terus dikembangkan dengan mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memanfaatkan kotoran hewan sebagai bahan pakan perikanan budidaya.

"Satu bantuan koperasi kepada UKM pertanian bisa dilakukan untuk mengorganisir kementerian lainnya," kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama akan lebih optimal bila egosektoral kementerian bisa dikurangi.

"Sebenarnya, para kementerian itu bersedia tapi inisatornya siapa, Kemenperin cukup banyak, produk UKM yang bisa dibuat SNI," tandas Braman Setyo. [rus]