Penyelesaian konflik antar umat beragama harus menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi-JK, mendatang. Pasalnya, dalam sepuluh tahun terakhir, kondisi kebebasan beragama sudah pada situasi membahayakan.
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, berbagai pelanggaran kebebasan beragama yang dilaporkan, banyak yang tidak tuntas.
Seolah kasus-kasus tersebut dibiarkan begitu saja, tanpa penyelesaian. Dengan demikian, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi selaku presiden terpilih.
“Berlangsungnya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan disebabkan oleh rendahnya toleransi masyarakat, pembiaran oleh aktor negara, dan impunitas pelaku kekerasan yang tidak pernah dibuat jera oleh hukum,†ujar Bonar Naipospos di Bendungan Hilir, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan, tumpulnya palu hakim dalam beberapa perkara hingga pengadilan, telah melengkapi situasi kondisi kebebasan beragama yang memburuk. Menurutnya, para korban pelanggaran kebebasan beragama dibiarkan tetap di pengungsian dan tidak bisa beribadah di masjid, gereja, yang mereka bangun dan miliki.
Pada saat yang bersamaan, lanjut dia, kecenderungan arus politik penyeragaman atas nama agama dan mayoritas terjadi hampir di setiap lini kehidupan, baik di masyarakat maupun di tubuh negara. Ekspresi dan manifestasi politik penyeragaman ini muncul dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok agama lain, atau juga terhadap perempuan.
Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani dalam visi-misinya Jokowi-JK memang sudah menyadari masalah tersebut. Namun dia berharap, visi-misi tersebut bisa dikonkretkan melalui program kerja nyata. “Supaya tidak seperti pemerintahan sekarang. Banyak rencanannya, tapi praktek di lapangannya minim,†sindirnya.
Dia menyatakan, pihaknya merekomendasikan sejumlah tindakan yang patut dipertimbangkan menjadi agenda pembangunan kabinet baru. Salah satunya, Jokowi-JK harus memulangkan pengungsi Syiah ke Sampang, Madura.
Pemerintah sebetulnya memiliki rencana untuk memulangkan warga Syiah ke kampung halamannya di Desa Bluuran dan Desa Karang Gajam, Kecamatan Omben, Sampang. Namun sampai sekarang belum juga dilaksanakan.
Selain soal kebebasan beragama, pemerintah Jokowi-JK nanti diminta juga agar memperhatikan larangan jilbab yang dilontarkan Hindu Center.
Sebelumnya, sebuah peritel nasional resmi mengeluarkan surat persetujuan atas desakan The Hindu Center of Indonesia untuk melarang penggunaan busana muslim bagi kasirnya.
Surat persetujuan tersebut dikeluarkan hanya selisih satu hari dari surat desakan permohonan The Hindu Center of Indonesia untuk melarang adanya penggunaan jilbab dan peci bagi karyawan Hypermart.
Selain itu, Majelis Mujahidin (MM) juga sempat mengirim surat protes kepada Gubernur Bali I Made Mangku Pastika atas pelarangan ibadah bagi siswa-siswi di banyak sekolah negeri di Bali, diantaranya penggunaan jilbab dan sholat Jumat. “Adanya pelarangan mengenakan Busana Taqwa (jilbab) bagi para pelajar Muslimah SMP, SMA, dan PT di Bali, kami sangat prihatin dan melakukan protes keras ,†ujar salah satu aktivis MMI dalam rilis. ***
