Berita

Husni Kamil Manik

Wawancara

WAWANCARA

Husni Kamil Manik: Pansus Pilpres Kan Baru Wacana Kita Lihat Saja Perkembangannya

KAMIS, 28 AGUSTUS 2014 | 08:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski layu sebelum berkembang, ide pembentukan Panitia Khusus Pemilu Presiden (Pansus) Pilpres 2014 tetap disorot sejumlah kalangan. Ada yang menilai ini makar.

Sebab, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pilpres, maka pesta demokrasi lima tahunan itu sudah selesai.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya tidak mau mengomentari sebelum pansus tersebut resmi terbentuk.


“Saya tidak mau menanggapi terlebih dahulu. Karena pansusnya belum terbentuk,’’ kata Husni Kamil Manik di Gedung DPR, Jakarta.

Seperti diketahui, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, pihaknya berencana membentuk Pansus Pilpres untuk memperbaiki sistem demokrasi di negeri ini.

Pihaknya menepis isu yang menyebut wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR itu dinilai upaya makar. Pansus ini tak ada hubungannya dengan makar.

Husni Kamil Manik selanjutnya mengatakan, kalau nanti Pansus Pilpres sudah terbentuk dan berjalan, pihaknya baru akan memberikan komentar. ‘’Di  situ nanti kami menanggapi pansus tersebut,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Komentar Anda hanya seperti itu?
Pansus Pilpres itu kan baru wacana yang mengemuka di DPR. Kita lihat saja bagaimana nantinya.

KPU siap memberi penjelasan?
KPU siap menjelaskan berbagai hal yang diperlukan. Jika nantinya Komisi II DPR masih perlu penjelasan lagi, maka KPU siap memberikan penjelasan soal seluruh proses tahapan pemilu yang telah dirampungkan. Termasuk hal-hal lain, yang sebabkan ketidakpuasan atas proses pemilu.

Berapa anggaran saat pilpres lalu?
Anggaran pilpres untuk putaran pertama diplot Rp 4 triliun. Lalu untuk putaran kedua disiapkan sebanyak Rp 3,9 triliun. Dari Rp 3,9 triliun itu sebanyak Rp 2,9 triliun sudah ditarik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kenapa ditarik?
Anggaran tersebut ditarik karena tidak ada putaran kedua setelah putusan MK. Ini karena pertimbangan kebijakan pengelolaan keuangan negara

Anggaran Rp 4 triliun itu habis?
Anggarannya tidak habis semua. Saya belum melihat data-datanya. Karena anggaran tahun ini masih berjalan. Semoga saja ada penyerapan, sehingga anggaran tersebut bisa digunakan dengan baik.

Berapa sisa anggaran itu?
Saya belum tahu sisa dananya secara spesifik karena anggaran tahun ini masih berjalan.

Sisa anggaran itu untuk apa?
Kalau KPU membutuhkan, berarti kami akan memajukan anggaran kepada Kemenkeu. Kalau tidak dibutuhkan, maka semua anggaran negara itu ada di kas negara.

Soal pencoretan dua kader Golkar, apa komentar Anda?
Suratnya sudah ada di tangan KPU sekitar 2 minggu lalu. Saat ini sedang diproses. Tunggu saja perkembangannya.

Apa KPU akan menyetujui?
Ya, sedang diproses. Ya namanya proses itu kan bisa ya, dan bisa juga tidak.

Apa sudah ada mekanisme mengenai penggantinya?

Belum ada. Masih dalam proses. Tunggu saja ya. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya