Berita

Puan Maharani

Wawancara

WAWANCARA

Puan Maharani: Kami Tak Akan Jual Kursi Menteri Untuk Mendapatkan Ketua DPR

KAMIS, 28 AGUSTUS 2014 | 08:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

PDI Perjuangan mengajak semua parpol, termasuk pendukung Prabowo Subianto- Hatta Rajasa, untuk bersama-sama membangun bangsa ini.

Tapi dalam membangun kebersamaan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, tidak ada transaksi mengenai kursi menteri.

“Sejak awal kami terbuka dengan partai manapun. Sebab, membangun bangsa ini perlu bersama-sama. Tapi bukan berarti kami transaksi menjual kursi kabinet,’’ kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani, di Gedung DPR, Senayan. Jakarta.


“Karena kami dari awal bukan itu yang menjadi prinsip pemenangan. Kami ingin mewujudkan Trisakti Bung Karno ke depan demi memperkuat bangsa ini,’’ tambah Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Berikut kutipan selengkapnya;


Ada relawan yang meminta dilibatkan dalam Rumah Transisi, komentar Anda?
Saya kebetulan tidak ikut secara teknis berkaitan apa yang dilakukan Rumah Transisi. Yang pasti, itu kan  mensinergikan semua parpol pendukung Pak Jokowi-JK saat pilpres.

Apa benar ada perbedaan pandangan antara Jokowi-JK soal posisi menteri?
Tidak ada. Saya yakin Pak Jokowi-JK selalu mensinergikan keputusan-keputusannya. Saya tidak yakin itu terjadi. Karena saya berkomunikasi dengan Pak Jokowi-JK.

Bagaimana soal perampingan kabinet?
Ini masih wacana yang kami pertimbangkan. Ini masih jadi pemikiran kita semua. Efeknya ini kan kepada rakyat.

Kabarnya untuk mendapatkan Ketua DPR, PDI Perjuangan menawarkan kursi menteri ke koalisi Merah Putih, apa itu benar?
Sejak awal kami mengatakan bahwa kami terbuka. Kami berkeinginan setelah pilpres sebaiknya seluruh bangsa ini membangun bersama-sama. Tapi kami tak akan bertransaksi menjual kursi menteri demi mendapatkan kursi ketua DPR.

Kalau ingin memperkuat bangsa, ya kita sama-sama menyatukan visi misi untuk bangsa dan negara ini.

Bagaimana dengan formasi kabinet mendatang?
Kalau saya lihat dari pandangan Pak Jokowi-JK, kabinet mendatang ini kabinet profesional yang melibatkan parpol. Orangnya kapabel, bersih, dan punya visi misi di bidangnya untuk mewujudkan kampanye Jokowi-JK, yakni sebesar-besarnya untuk rakyat.

Kita kan paham, kalau presiden yang dilantik nanti punya hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya. Tapi, tentu saja kami berharap usulan-usulan dan saran.

Bagaimana dengan posisi Ketua DPR?
 Kita fokus untuk menggugat ke MK agar Ketua DPR itu untuk  pemenang pemilu. Apakah kita akan terus berpolemik seperti ini.

Anda disebut sebagai calon Ketua DPR, apa benar?
Sampai saat ini belum bicara siapa yang akan masuk sebagai pimpinan atau Ketua DPR. Kita fokus terhadap gugatan kami di MK sebagi partai pemenang pemilu.

Anda yakin gugatan diterima MK?
Kami tidak mau berandai-andai. Sidangnya saja belum digelar. Tapi kami optimistis semua persyaratan yang kami ajukan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme. Insya Allah diterima karena ini hak partai pemenang pemilu.

Kalau parpol pemenang pemilu tidak menjadi Ketua DPR, maka dikhawatirkan setiap pemilu kita akan ribut siapa yang akan menjadi Ketua DPR.  

Apa pertemuan Jokowi dengan SBY membahas BBM?
Tentu saja beliau berdua bisa bicara apapun. Yang pasti kami berharap bahwa Pak SBY yang hari ini masih Presiden bisa mengayomi dan mengakomodir apa yang harusnya menjadi kebutuhan bangsa ini ke depan.

Saya harap beliau lebih bisa berpikir untuk masa depan bangsa yang lebih bagus lagi daripada ikut terlibat dalam polemik. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya