. Anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik kemarin sudah saatnya melibatkan perempuan dan anak dalam semua kebijakan publik di Ibukota.
"Kaum perempuan dan anak juga punya hak menentukan wajah Jakarta, kota tempat di mana mereka hidup dan tinggal," kata Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri yang juga Anggota DPD terpilih Dapil DKI, Fahira Idris di Jakarta (26/08).
Ia menjelaskan, perempuan dan anak sering dikesampingkan dalam setiap pengambilan kebijakan publik di Indonesia termasuk di Jakarta. Padahal, hampir semua kebijakan publik, terlebih yang terkait kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan reproduksi terkait erat dengan kehidupan perempuan dan anak.
"Oleh kerena itu, segala kebijakan terutama terkait legislasi (hukum dan perundang-undangan) yang dikeluarkan DPRD DKI Jakarta, idealnya melibatkan penuh perempuan dan anak," ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi.
Menurutnya, perempuan dan anak adalah titik ungkit keberhasilkan pembangunan di Jakarta, karena mereka menjadi sumber kota ini untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. "Artinya, perempuan harus sehat agar melahirkan anak yang berkualitas agar bisa membangun kota ini. Jadi, segala kebijakan terkait kesehatan misalnya, perempuan harus ditanya kebutuhan apa saja," terang Fahira yang juga aktivis perempuan ini.
Anak dan remaja, lanjut Fahira, juga harus ditanya apa saja yang mereka butuhkan agar bisa tinggal aman dan nyaman di kota Jakarta serta bisa menyalurkan energinya ke hal-hal yang positif. "Tawuran, miras dan narkoba salah satu pangkalnya adalah anak dan remaja kita tidak disediakan ruang publik yang nyaman untuk berkreasi, kalau pun ada (ruang berkreasi) mereka harus mengeluarkan biaya," ungkapnya.
Dengan bertanya apa saja kebutuhan kaum perempuan dan anak, maka dipastikan segala kebijakan DPRD Jakarta terutama Peraturan Daerah, punya perspektif perlindungan perempuan dan anak. "Misalnya, saat ini para Ibu di Jakarta selalu khawatir anaknya menjadi pecandu alkohol akibatnya mudahnya miras di beli di Jakarta, DPRD harus responsif mengeluarkan regulasi yang melindungi anak dan remaja Jakarta dari bahaya miras," ujar Fahira yang juga mendesak DPRD DKI Jakarta segera merumuskan Perda Miras di Jakarta.
Memang 10 tahun belakangan ini, potret perempuan dan anak di Jakarta masih diwarnai berbagai kekerasan baik verbal maupun fisik. Dari tahun ke tahun, kata Fahira, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. "Sebagai ibukota, Jakarta idealnya menjadi barometer perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, dan saya akan perjuangkan itu," ujarnya.
Ke depan, tambah Fahira, potret perempuan dan anak di Jakarta harus didominasi oleh isu pemberdayaan dan prestasi, bukan lagi diwarnai oleh berbagai ketimpangan apalagi kekerasan.
"Kalau Jakarta ini ingin maju, kucinya sederhana, yaitu perempuan dan anak harus ditanya apa kebutuhan dan kehendaknya serta dilibatkan penuh dalam setiap kebijakan publik. Karena perempuanlah yang selama ini kebagian peran besar untuk mendidik anak, mengatur keuangan keluarga, hingga menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ini menjadi pekerjaan rumah DPRD dan Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini," tegas Fahira.
[rus]
