Berita

Surya Paloh

Wawancara

Surya Paloh: Kami Ajak Parpol Pendukung Prabowo Untuk Menyambut Pemerintahan Baru

SELASA, 26 AGUSTUS 2014 | 07:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai pendukung Jokowi-JK akan lebih formal berkomunikasi dengan partai pendukung Prabowo-Hatta setelah gugatan mereka mengenai pilpres ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mengajak semua pihak bersatu untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK,’’ kata Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat (22/8).

Menurut bekas Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu, persoalan bangsa tak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja.


’’Kami mengajak semua pihak, khususnya parpol, untuk kembali menghidupkan rasa kebersamaan,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kapan komunikasi itu dimulai?
Komunikasi dengan partai di luar koalisi pendukung Jokowi-JK harus dilakukan untuk mempercepat pemecahan banyaknya permasalahan bangsa. Sebab, pembangunan Indonesia hanya dapat dilakukan dengan kerja sama semua pihak. Kita perlu dialog dengan parpol lain. Masalah tak bisa kita selesaikan sendiri.

Kami berharap, semua pihak sadar bahwa permasalahan bangsa ini sangat kompleks. Saya mengingatkan kepada kawan-kawan, masalah bangsa ini bukan soal kelompok kalah atau menang. Kita harus memerankan apa yang bisa kita lakukan dan memberi kontribusi terhadap pembangunan.

Parpol apa saja yang diajak berkomunikasi?
Kami akan membangun komunikasi dengan semua parpol. Tidak ada resistensi dengan partai atau pihak manapun. Dalam komunikasi itu, kami membawa niat baik, tawaran baik.

Kalau bersatu kita maju bersama. Kita akan rusak bersama kalau terus terjebak dalam perpecahan. Karena itu, perlu membagi peran yang harus diniatkan untuk memberi nilai kebaikan bagi bangsa ini.

Apa akan membuka ruang juga untuk Partai Gerindra?
Semua kami buka, tidak ada resistensi dengan partai manapun. Masing-masing pihak boleh memberi definisi dan interpretasi. Namun perlu kami tegaskan, dasar komunikasi yang kami bangun adalah niat baik.

Kalau bangsa ini selalu merasa ada kebersamaan atau melihat adanya kesamaan, maka kawan yang berbeda sikap tidak akan dipandang sebagai musuh bersama. Upaya untuk mengajak harus dihormati dari manapun datangnya.

Apakah ada pembagian tugas dalam komunikasi tersebut?
Secara eksplisit tidak ada pembagian tugas. Semua punya kedudukan, kewajiban, dan hak yang sama. Inisiatif itu bisa diperankan oleh siapa saja.
 
Intinya, memberi ruang kepada semua parpol, termasuk parpol pendukung Prabowo-Hatta untuk menyambut pemerintahan baru dengan semangat kebersamaan. Tutup buku lama, buka lembaran baru.

Bukankah tidak ada kesepakatan pembagian kursi? Bagaimana komunikasi dengan mitra koalisi baru dijalin?
Kami telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati, tanpa syarat apapun.

Soal bagaimana menyusun kabinet, kami percayakan kepada presiden terpilih.

Bagaimana kalau mereka tidak sepaham dengan komitmen itu?
Kami akan menghargai ketidakinginan itu. Ada perbedaan hari ini, besok mungkin ada kesepahaman. Itu adalah dialektika dan romantika dalam perjalanan politik kita.                       

Soal penyusuan kabinet, apa parpol pendukung Jokowi-JK akan diajak bicara?

Penyusunan kabinet, itu hak prerogatif  presiden. Maka kami percayakan kepada presiden untuk menyusunnya.

Harapan kami, kabinet yang disusun bisa berjalan efektif, kuat dan mampu membagun harapan masyarakat. Tugas-tugas besar menanti, dan harus bisa diselesaikan. Perlu leadership kuat yang diperankan secara efektif. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya