Calon Presiden terpilih Joko Widodo harus punya mekanisme pengawasan dan pola penindakan tegas terhadap seluruh Tim Transisi pimpinan Rini Soemarno, guna mencegah praktik percaloan atau broker proyek.
Sejumlah personil di Kantor Transisi Jokowi-JK dinilai tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan motif mengejar jabatan atau menempatkan orang.
"Sejak awal, saya sudah mengkritisi keberadaan Rini Soewandi yang memimpin Kantor Transisi Jokowi, yang tidak terlepas dari dugaan kepentingan yang bisa jadi terkait motif bisnis atau jabatan," ujar politisi Partai Nasdem, Despen Ompusunggu, dalam pernyataan tertulis, Senin (25/8).
Belakangan, lanjutnya, orang-orang tertentu yang kemudian dilibatkan di Pokja (kelompok kerja) juga tidak steril dari kepentingan-kepentingan proyek.
Menurut pengurus DPP Partai Nasdem ini, ketatnya pertarungan untuk mendapatkan posisi strategis di Pemerintahan Jokowi-JK telah melahirkan mentalitas calo dan kreativitas para broker politik dengan pola transaksional sebagai imbalan jabatan tertentu.
"Yang dimanfaatkan adalah keberadaan Kantor Transisi, serta jualan akses kedekatan kepada Jokowi dan JK," tegasnya.
Dia juga yakin, praktik percaloan jabatan dan proyek melalui program yang disusun di Kantor Transisi sangat mungkin berlangsung canggih karena memboncengi program-program pilihan yang nantinya dieksekusi pemerintah, atau melalui skema pelibatan dengan swasta.
[ald]
