Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pilpres sudah final dan mengikat.
“Tapi banyak hal yang harus menjadi perhatian MK. Sebab, dalam pelaksanaan pilpres terjadi banyak penyimpangan,’’ cetus Akbar Tandjung kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, kemarin.
Seperti diketahui, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, sembilan hakim konstitusi, menolak seluruh gugatan yang dimohonkan kubu Prabowo-Hatta.
Sebab, dugaan adanya pelanggaran atau kecurangan tersturuktur, sistematis, dan masif tidak terbukti.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kesepakatan diambil pada Kamis 21 Agustus 2014 oleh 9 hakim konstitusi,†ucap Hamdan.
Akbar Tandjung selanjutnya mengatakan, seharusnya MK bisa mempertimbangkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahwa ada anggota KPU melanggar kode etik.
“Ini masalah yang serius. Seharusnya MK bisa mempertimbangkannya,’’ ujar Penasihat Tim Sukses Prabowo-Hatta itu.
Berikut kutipan selengkapnya;Anda tidak puas dengan putusan MK?Sayangnya MK hanya melihat persoalan dari satu perspektif saja. Padahal, dalam kacamata hukum ada dimensi keadilan. Nah ini yang mungkin mereka lupakan.
Padahal mereka mempunyai reputasi yang baik. Seluruh hakimnya mempunyai visi kenegarawanan.
Anda mengakui putusan MK sudah final dan mengikat, apa masih mengadu ke PTUN dan MA?Saat ini masih dalam pertimbangan. Belum ada tindakan yang kami ambil.
Namun kami tetap akan melanjutkan proses hukum ke depan.Tujuannya agar nampak secara jelas ke masyarakat bahwa ada hal yang kita jadikan bahan masukan di pilpres.
Apa benar Golkar ingin merapat ke Jokowi?Kami tidak ada niat untuk itu. Para politisi harus mempersiapkan diri untuk berada di luar pemerintahan. Menjadi oposisi tidak kalah terhormat. Untuk memperjuangkan visi dan pandangan politik tidak harus berada dalam pemerintahan, tapi bisa melalui jalur legislatif.
Berarti berjuang melalui DPR?Ya. Karena DPR periode mendatang sangat kuat dalam menentukan fungsinya sebagai perumus anggaran, fungsi kontrol, penetapan legislasi dan pengawasan jalannya pemerintahan.
Apa rencana ke depan Tim Koalisi Prabowo-Hatta?Tidak ada pembicaraan sejauh itu. Untuk rencana strategis ke depan, kami belum bisa mengatakan karena belum ada pertemuan tim koalisi merah putih untuk membahas langkah selanjutnya.
Apa benar ada parpol pendukung Prabowo-Hatta yang merapat ke Jokowi-JK?Itu tidak benar. Belum ada info yang menyatakan seperti itu. Kami masih dalam satu barisan. Masih memperjuangkan hal-hal yang telah kami sepakati sebelumnya. Belum ada perubahan kesepakatan yang sudah dibentuk dari awal.
Jokowi menyatakan tidak perlu rekonsiliasi, tanggapan Anda?Memang tidak perlu ada rekonsiliasi di antara kita. Lagipula kita merasa tidak ada masalah. Kita ini kan bersahabat. Jadi rekonsiliasi untuk apa. ***
