Berita

maruarar sirait/net

PDIP Yakin Ada Dinamika di Koalisi Merah Putih Pasca Putusan MK

SABTU, 23 AGUSTUS 2014 | 08:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di zaman Orde Baru, DPR hanyalah menjadi tukang stempel pemerintah. Semua kebijakan pemerintah, apapun itu, pasti disetujui DPR.

Karena itulah, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait, sangat menghargai koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta, melalui perwakilanya di DPR nanti, yang mau menjadi penyeimbang pemerintah. Sebab sejatinya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, memang tugas dan fungsi DPR adalah menjadi kekuatan check and Balance bagi pemerintah.

"Kita sangat menentang sikap DPR di era Orde Baru yang cuma jadi stempel pemerintah. Makanya kita juga tidak mau kembali ke rezim Orba," kata Maruarar kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 23/8).


Ara, begitu Maruarar disapa, menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman tidak semua kebijakan pemerintah itu baik semua buat rakyat. Pun demikian, pemerintahan Jokowi-JK juga harus terus diingatkan oleh DPR. Tentu dengan sikap yang juga proprsional; mengkritik kebijakan yang dianggap keliru, namun juda mendukung kebijakan yang baik buat rakyat.

"Jokowi-JK bukan superman, pasti ada kekurangan. Itulah tugas DPR untuk mengingatkan," tegas Ara, yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih dan dikenal sangat dekat dengan Jokowi.

Di bagian lain, Ara menegaskan bahwa ia sendiri yakin ada perubahan sikap partai yang ada dalam koalisi Merah Putih, lebih-lebih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan Prabowo-Hatta dan dengan sendirinya menguatkan keputusan KPU bahwa Jokowi-JK presiden dan wakil presiden terpilih.

"Pasti ada konstelasi. Setiap partai ada dinamikanya, saya yakin hal itu. Politik itu dinamis, tapi jangan pragmatis," demikian Maruarar. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya