Berita

Sidarto Danusubroto

Wawancara

WAWANCARA

Sidarto Danusubroto: Alangkah Tidak Ksatrianya Kalah Pilpres Malah Bersikap Merusak Kedaulatan NKRI

JUMAT, 22 AGUSTUS 2014 | 09:39 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 adalah final. Ini menjadi kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi presiden terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.


Bagi Ketua MPR Sidarto Danusubroto, proses demokrasi yang sudah dilalui bangsa Indonesia dengan mengikuti pileg dan pilpres patut dipertahankan.

“Alangkah sempitnya pemahaman dan tindakan orang-orang yang bersengaja menjadikan sengketa pilpres di MK itu sebagai alasan untuk membuat Indonesia hidup dalam ketidaktenangan, instabilitas dan bahkan merongrong kedaulatan Indonesia,’’ papar bekas ajudan Presiden Soekarno itu kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Alangkah sempitnya pemahaman dan tindakan orang-orang yang bersengaja menjadikan sengketa pilpres di MK itu sebagai alasan untuk membuat Indonesia hidup dalam ketidaktenangan, instabilitas dan bahkan merongrong kedaulatan Indonesia,’’ papar bekas ajudan Presiden Soekarno itu kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apakah keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam akibat ada yang  tidak puas dengan putusan MK itu?
Alangkah tidak kstarianya orang-orang yang jika hanya karena kalah dalam pertarungan pilpres ini malah bersikap merusak keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Saya kira, hal itu tidak akan terjadi. Sebab, terlalu bodoh rasanya bagi bangsa Indonesia harus ribut berkepanjangan bahkan jika harus mengorbankan kedaulatan NKRI.

Seberapa besar keyakinnan Anda bahwa Indonesia tidak akan terpecah belah karena tidak terwujudnya ambisi segelintir orang melalui pilpres ini?
Saya tidak yakin Indonesia akan pecah. Itu terlalu jauh. Masyarakat Indonesia tidak bodoh. Perbedaan sikap politik itu sudah sering terjadi sejak Indonesia berdiri. Tidak pernah ada ruang memecah belah bangsa ini. Itu tidak akan terjadi.
 
Saya yakin, dan percaya bahwa TNI Polri juga bisa mengatasi persoalan riak-riak keributan yang ada. Masyarakat kita mempercayakan kepada TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI.

Pasca putusan MK ini, bagaimana menyikapinya untuk menjaga keutuhan NKRI?
Saya kira, bersikap dewasa dan legowo adalah sikap kstaria yang mencintai Indonesia. Masyarakat Indonesia cerdas, dan pasti sudah bisa menilai dengan obyektif apa yang terjadi. Politik ya politik, tetapi keutuhan Indonesia selalu diutamakan.

Dalam pilpres lalu, misalnya, dalam satu keluarga saja belum tentu semua memiliki pilihan politik yang sama. Ada yang memilih nomor satu, dan ada yang memilih nomor dua. Itu kan biasa saja. Dan tidak mungkin juga gara-gara berbeda pilihan itu lantas mereka bubar sebagai keluarga.

Apa jaminan bahwa Indonesia akan utuh di bawah kepemimpinan presiden baru?
Indonesia sudah 69 tahun merdeka.  Ingat, Indonesia sejak awal sudah pernah mengalami masa-masa sulit. Mengalami pergolakan-pergolakan yang selalu selesai secara dewasa dan menjaga keutuhan Indonesia. Ada sejumlah upaya pemberontakan di masa lalu, sebut saja, PRRI Permesta, DI/TII, RMS (Republik Maluku Selatan), Pemberontakan Madiun. Ada juga Dewan Garuda, ada Dewan Banteng dan seterusnya.

Tetapi itu semua bisa dilalui dengan baik, dan Indonesia tetap utuh. Pengalaman Indonesia itu lebih parah dan lebih berat dengan usia Republik yang masih baru waktu itu. Itu lebih berat daripada situasi pilpres sekarang. Nyatanya, kita tetap bersatu. Pilpres kali ini pun tidaklah sampai sebegitu, saya yakin itu.

Bagaimana optimisme rakyat dengan kepemimpinan presiden baru nantinya?
Rakyat Indonesia itu maunya hidup tenteram, hidup normal, hidup nyaman. Bukan mau ribut. Dari proses demokrasi yang telah kita lewati tahun ini, menunjukkan betapa rakyat Indonesia memiliki public trust yang kuat kepada pemimpin baru. Berbondong-bondong melakukan proses demokrasi berpartisipasi aktif tanpa dibayar, dan bukan hasil dari mobilisasi publik, tetapi partisipasi. Itu juga sebagai bukti, bahwa masyarakat Indonesia menantikan pemimpin yang produktif, yang kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang tangguh.

Kiranya, pemerintahan ke depan juga diisi oleh orang-orang pintar dan profesional. Yang kompeten dan berani, yang doyan bekerja dan mengabdi kepada rakyat. Bukan doyan kepada jabatan dan duit.

Apa itu yang diinginkan masyarakat  pasca pilpres ini?
Saya kira memang begitu. Memangnya masyarakat kita ini maunya apa? Masak mau ribut-ribut, kan nggak. Dengan bekerja, berintegritas, sungguh-sungguh, tentu biang-biang keributan pun tidak akan mempan. Tidak akan mengganggu keutuhan Indonesia. Ke depan, kita kawal terus pemerintahan yang berdaulat itu. Kita dukung dan kita doakan untuk mencapai cita-cita Indonesia. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya