Berita

ilustrasi/net

PDIP: Keputusan MK Jadi Momentum Rekonsiliasi Nasional

KAMIS, 21 AGUSTUS 2014 | 14:38 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Semua pasti akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2014. Dan keputusan MK tersebut akan menjadi bagian dari gema rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2014.

Demikian keyakinan Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hasto pun menegaskan, seluruh proses persidangan di MK sejatinya tidak hanya berkaitan dengan sengketa selisih hasil suara, namun menjadi bagian konsistensi untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu melalui jalan demokratis yang semakin dilembagakan melalui jalan supremasi hukum.

"Hal inilah yang harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian saya meyakini sepenuhnya, bahwa semua pihak akan menerima keputusan MK," tegas Hasto beberapa saat lalu (Kamis, 21/8).


Hato juga yakin keputusan MK menjadi momentum penting yang memperkuat gema rekonsiliasi nasional. Artinya, seluruh elemen bangsa akan menganggap proses pilpres selesai dan saatnya untuk terus maju membangun bangsa.

"Kini saatnya seluruh energi dicurahkan untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Jokowi pun akan menjadi presiden bagi semua, yakni presidennya seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Hasto menilai bahwa keputusan MK yang terjadi dalam momentum Proklamasi kemerdekaan RI ke-69 akan semakin memperkuat energi persatuan. Termasuk bagi pihak pemenang, untuk menggunakan kekuasaan politik agar semakin memerdekakan rakyat dari penjajahan ekonomi.

"Kerja-kerja seperti penciptaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok rakyat menjadi prioritas utama. Dan ditambah penguatan infrastruktur perekonomian nasional," tandas pria yang menjabat sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK itu saat Pilpres lalu. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya