Berita

fadli zon/net

Fadli Zon: MK Harus Berani Bikin Sejarah Baru

RABU, 20 AGUSTUS 2014 | 15:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, rasanya tak mungkin Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabaikan begitu saja berbagai argumentasi dan bukti kuat yang disajikan Tim Hukum Prabowo-Hatta atas kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan nasif yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2014.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Fadli, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 20/8).

"MK harus menegakkan konstitusi. MK mempunyai kewenangan untuk menilai apakah Pemilu berlangsung secara konstitusional atau tidak. Hakim MK tak bisa menutup mata dan mengingkari nurani. Mereka harus berani membuat sejarah baru bagi tegaknya konstitusi," ungkap Fadli.


Menurut Fadli, tak ada alasan bagi Hakim MK untuk tak menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014.

MK juga, lanjut Fadli, tak perlu takut memerintahkan KPU untuk segera melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Indonesia. Dengan keberanian Hakim MK menegakkan konstitusi, maka ke depannya Pemilu tak lagi menjadi sarana pengkhianatan demokrasi.

"Karena pemerintahan yang lahir dari pengkhianatan suara rakyat akan berdampak pada seluruh legitimasinya, dan tak akan punya legitimasi kuat memimpin rakyat," demikian Fadli Zon. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya