Berita

Edison Siahaan/net

Pembangunan Enam Ruas Tol di DKI Tidak Pro Rakyat

RABU, 20 AGUSTUS 2014 | 11:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Semangat Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan enam ruas jalan tol di Ibukota, adalah sikap yang tidak pro pada transportasi umum yang merupakan kebutuhan masyarakat.

"Semangat itu lebih menunjukan bahwa Pemprov DKI hanya memihak kepentingan pengusaha industri otomotif," ujar Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (20/8).

Menurutnya, pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta hanya kepentingan politik dan bisnis semata. Bahkan ada kecurigaan adanya konspirasi birokrasi dengan pengusaha.


Jelas Edison, tidak ada jaminan pembangunan ruas jalan tol di Jakarta akan bisa mengatasi kemacetan. Justru proyek pembangunan enam ruas jalan tol itu akan merangsang populasi kendaraan pribadi yang setiap harinya terus meningkat. Pada akhirnya akan menimbulkan kemacetan dan kerugian ekonomi yang sangat luar biasa akibat pemborosan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Tidak hanya itu, kemacetan juga membunuh aktivitas dan kreatifitas masyarakat.

"Proyek jalan tol Jakarta akan mempercepat pertumbuhan jumlah kendaraan yang hanya menguntungkan masyarakat kelas menengah ke atas," tegasnya.
 
Apalagi, lanjut Edison, penambahan ruas jalan tidak menjadi jaminan akan bisa mengatasi kemacetan. Justru potensi menimbulkan kemacetan jika tidak diimbangi dengan regulasi yang bisa mengontrol pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. "Jalan baru akan menimbulkan niat orang untuk menggunakan kendaraan pribadi," ungkapnya.
 
ITW mendesak pemerintah khususnya Pemprov DKI agar membuat kebijakan soal lalu lintas dan angkutan jalan yang pro transportasi umum. "Bangun jalan tapi gratis, kalau bayar itu bisnis bukan pro rakyat," kata Edison.
 
Sebaiknya, tambah Edison, Pemprov DKI harus fokus pada upaya mengatasi kemacetan yang kian hebat. Dengan membangun moda transportasi terintegrasi, yang bisa memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar). Pihaknya yakin, dengan tersedianya angkutan umum yang layak dan biayanya terjangkau untuk digunakan masyarakat mencapai tujuan, maka jumlah kendaraan pribadi di jalan raya akan turun drastis. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

NATO Turun Gunung Usai Trump Mau Tarik 5 Ribu Pasukan dari Jerman

Minggu, 03 Mei 2026 | 00:03

Komdigi Dorong Sinergi Penegakan Hukum Ruang Digital

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:45

Wamenkeu soal Purbaya Masuk RS: Insya Allah Sehat, Doakan Saja!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:32

Negosiasi Berjalan Buntu, Trump Tuding Iran Tidak Punya Pemimpin Jelas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:19

Pernyataan Amien Rais di Luar Batas Kritik Objektif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:51

Sekolah Tinggi, Disiplin Rendah: Catatan Hardiknas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:38

Aktivis 98: Pernyataan Amien Rais Tidak Cerminkan Intelektual

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:18

Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinobatkan Sebagai Perempuan Inspiratif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:48

KAI Pasang Pemasangan Palang Pintu Sementara di Perlintasan Jalan Ampera

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:34

Paguyuban Tak Pernah Ideal, Tapi Harus Berdampak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:52

Selengkapnya