Berita

ilustrasi/net

Relawan Diminta Tak Mendikte Jokowi-JK dalam Membentuk Kabinet

RABU, 20 AGUSTUS 2014 | 07:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tanpa menafikan proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), secara de facto, saat ini, Jokowi adalah Presiden terpilih Republik Indonesia.

Demikian pandangan Presidium Nasional Ikatan Kelompok Alumni Cipayung. Presidium ini terdiri dari para ketua umum organisasi kelompok Cipayung. Mereka adalah Noer Fajrieansyah (Ketua Umum PB HMI), Addin Jauharuddin (Ketua Umum PB PMII), Stefanus Asat Gusma (Ketua Presidium PP PMKRI), Dedy Rachmadi (Ketua Presidium GMNI), Yozthin M E Thelik (Sekretaris Umum PP GMKI), dan Wayan Sudane (Presidium PP KMHDI).

Karena seca de facto Jokowi presiden, mereka mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mengganggu Jokowi dalam menjalankan tugas-tugas di awal kepemimpinannya sebagai Presiden.


"Harus diingat biaya Pilpres Rp 7 triliun! Jumlah yang tidak sedikit," kata mereka dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 20/8),

Dengan tidak mengganggu, lanjut mereka, maka itu sama saja memberikan kejernihan berpikir bagi Jokowi untuk menentukan para menteri yang akan membantunya selama lima tahun kepresidenan. Mereka juga meminta publik memberikan kepercayaan kepada  Jokowi, dengan kapasitas dan pertimbangannya, memilih orang-orang terbaik pada posisi yang tepat.

"Kepada para relawan pendukung Jokowi-JK, kami menghimbau untuk tidak mendikte Jokowi-JK dalam merumuskan arah kebijakan penentuan kabinet. Kepada elite politik, kami juga menghimbau untuk menghentikan praktik titip-menitip menteri serta jabatan lainnya di pemerintahan," demikian sikap mereka. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya