Kementerian Sosial (Kemensos) melibatkan organisasi massa (ormas) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk penanganan masalah sosial, seperti kemiskinan.
"Peran serta masyarakat untuk penanganan masalah sosial di Indonesia masih harus ditingkatkan," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat kunjungan kerja di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (19/8).
Menurutnya, permasalahan sosial dalam hitungan statistik masih tinggi, ditambah tipologi masalahnya sangat berbeda satu dengan lainnya, sehingga membutuhkan strategi dan waktu untuk menyelesaikannya.
Ormas dan BEM dalam konteks kesejahteraan sosial, termasuk dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Mereka adalah tunas-tunas muda dan memiliki keilmuan. Energi mereka perlu dimanfaatkan bagi membantu percepatan penanganan masalah sosial.
Selama ini, pendapat orang sering menganggap mahasiswa tukang demo atau tukang tawuran. Demikian juga ormas sering dicap sebagai pelaku kekerasan. Faktanya tidak semua demikian, masih banyak nilai-nilai kebangsaan dan kesetiakawanan sosial di tengah-tengah masyarakat.
"Pada diri mahasiswa mengemban satu dari Tri Darma Perguruan Tingginya, yaitu pengabdian masyarakat dan ormas mengemban fungsi pencapaian kesejahteraan. Ini satu benang merah dalam wadah pencapaian tujuan negara," ungkap Salim.
Telah lama Kemensos menggandeng ormas dan BEM dalam berbagai pelaksanaan di lapangan. Saat ini, giliran BEM UI dan UIN yang dilibatkan. Sementara itu, dari ormas yang diajak dari Urban Poor Consortium dan Front Pembela Islam (FPI). "Mereka akan bersama-sama melakukan kegiatan Bedah Kampung di Desa Guci, Kabupaten Tegal," kata Salim dalam keterangan tertulisnya.
Di desa tersebut, akan dibedah 241 rumah tidak layak huni yang ditinggali warga sangat miskin. Rumah-rumah ini akan dirubuhkan dan dibangun kembali dalam waktu 7 hari. Per rumah mendapatkan bantuan dari Kemensos sebesar 10 juta rupiah, bantuan pemda akan mengerahkan tenaga tukang dan tambahan fisik lainnya.
"Kini, Kemensos telah menyelesaikan 11 ribu rumah warga miskin di 46 kabupaten/kota. Setiap tahun Kemensos mempunyai kuota 15 ribu rumah, sementara jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia ada 2,3 juta, " tandas politisi senior PKS ini.
[rus]
