Menteri Jokowi Jangan yang Tersandung Korupsi Masa Lalu

Orang yang bermasalah di pemerintahan SBY-Boediono, terutama yang terindikasi korupsi, tidak pantas mengambil posisi menteri di kabinet Jokowi-JK.

"Ini dalam rangka menjaga cita-cita baik pemerintahan Jokowi-JK," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens kepada redaksi, Selasa (19/8).

Jelas Boni, selain menteri tidak boleh merangkap jabatan struktural partai, menteri juga bukan elit partai yang tersandung korupsi di masa lalu. Perlu diakui memang, bahwa parpol koalisi turut berjasa memenangkan Jokowi-JK, tetapi itu tidak berarti elit partai yang bermasalah korupsi boleh menjadi menteri.

"Secara moral, mereka sudah gagal. Mereka miskin integritas," ungkap Boni, dengan tidak merinci siapa yang dia maksud.

Menurutnya, masih banyak kader bagus dalam partai koalisi yang layak menjadi menteri. Penjelasan ini, ungkap Boni, dibuat untuk menjernihkan wacana politik yang sudah dipelintir bahwa ada upaya memecah belah koalisi. Itu terang Boni adalah rekayasa opini yang dilakukan oleh koruptor yang masih selamat dari hukum tetapi sesungguhnya mereka sudah cacat moral.

Ia menambahkan, pimpinan partai yang menjabat dalam pemerintahan SBY-Boediono dan berharap masuk dalam pemerintahan Jokowi-JK harus dilihat rekam jejaknya.

"Mereka yang korup, meski masih bebas dari KPK, harus disingkirkan supaya tidak menodai kemuliaan cita-cita perubahan Jokowi-JK," demikian Boni Hargens. [rus]