Partai Demokrat belum menentukan sikap untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan bila Jokowi jadi presiden periode 2014-2019.
“Yang jelas, kami tidak akan berpaling dari koalisi merah putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebelum ada putusan MK,’’ kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via telepon, Minggu (17/8).
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengisyaratkan, partainya akan menjadi penyeimbang antara Jokowi dan Prabowo. Pernyataan itu diungkapkan SBY dalam sebuah wawancara yang diunggah ke Youtube, Kamis (7/8), lewat akun Susilo Bambang Yudhoyono.
â€Saya berpikir partai politik yang saya pimpin lebih baik independen, lebih baik kami menjadi penyeimbang dan tidak masuk dalam koalisi permanennya Pak Prabowo maupun kubu Pak Jokowi,†ujar SBY.
Max Sopacua selanjutnya mengatakan, sebelum ada putusan partai secara resmi, pihaknya masih berada di barisan koalisi Prabowo-Hatta.
“Sejauh ini sikap Demokrat tetap berpatokan pada deklarasi 30 Juni 2014 lalu yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Keputusan itu sampai saat ini belum dicabut,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Beberapa hari lagi Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa pilpres, bagaimana sikap Demokrat?Kita tunggu apa putusan MK. Jangan mempolitisir masalah ini.
Belum ada opsi tentang arah koalisi yang akan diambil setelah MK memutus segketa pilpres?Kami kan belum tahu hasil MK. Tapi apapun putusannya, kami siap berada di luar pemerintahan, menjadi partai penyeimbang.
Artinya, sikap Demokrat sejalan dengan instruksi SBY yang diunggah di Youtube?Pernyataan Pak SBY di Youtube bukan instruksi. Instruksi dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Beliau baru menyatakan itu di Youtube, itu tidak bisa dipolitisasi.
Keputusan untuk menjadi partai penyeimbang belum final?Sejak 30 Juni 2014, kami menyatakan mendukung Prabowo-Hatta. Namun, Pak SBY menyarankan agar kami netral saja. Kalau kami akan netral, artinya kami akan berada di luar pemerintahan. Meski belum ada keputusan DPP, kami akan mengambil posisi tersebut. Soal lainnya, beliau meminta kami menunggu putusan MK.
Kalau bersikap netral, bagaimana arah kebijakan Demokrat di parlemen?Kita lihat nanti. Demokrat ini kan partai besar, dan berkuasa selama 10 tahun.
Apa yang saat ini dinikmati rakyat adalah hasil kerja keras pemerintahan Pak SBY. Itu yang perlu kami kawal.
Jangan samakan Demokrat dengan partai lain. Mereka (partai lain) kan nggak perlu kawal-kawal kebijakan, karena apa yang dijalankan oleh pemerintah bukan program mereka. Pak SBY meminta kami sebagai penyeimbang, berarti kami harus mengkritisi, ikut mengawal apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun. Yang terpenting, kebijakan itu sejalan dengan apa yang sudah dilakukan.
Sejak awal berdiri, Demokrat belum pernah berada di luar pemerintahan, apa siap?Dari mulai berdiri sampai saat ini, Demokrat adalah partai berkuasa. Kami nggak pernah jadi penyeimbang, karena kami menjalankan program. Ke depan, kami siap menjadi penyeimbang untuk mengawasi apa yang sudah dilakukan Demokrat selama ini. Kalau kebijakan itu sejalan, kami dukung. Kalau tidak, ya kami kritisi.
Apa Demokrat tidak membuka ruang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan?Kita lihat nanti. Sekarang kan kita belum tahu siapa pemenangnya. ***
