Berita

Sutiyoso

Wawancara

WAWANCARA

Sutiyoso: Jika Ditawari Masuk Pemerintahan, Saya Akan Lepaskan Jabatan Partai

SELASA, 19 AGUSTUS 2014 | 09:52 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso merasa yakin setelah putusan MK mengenai sengketa pilpres, parpol pendukung Jokowi-JK akan berkumpul.

“Saya kira akan ada pertemuan dengan partai pendukung setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK),’’ kata Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, kemarin. 

Jika putusan MK tidak mengubah hasil KPU, lanjut bekas Gubernur DKI Jakarta itu, tentu banyak yang harus dibicarakan mengenai pemerintahan mendatang.


“Saya kira pertemuan itu tidak untuk bagi-bagi menteri. Sebab, dari awal sudah disepakati bahwa dukungan kepada Jokowi-JK tanpa syarat,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kader PKPI tidak mengincar jabatan menteri?
Saat PKPI deklarasi mendukung pasangan Jokowi-JK tanpa syarat apapun. Kami juga tidak menginginkan atau mengincar jabatan politis di pemerintahan. Kami hanya ingin pemerintahan mendatang harus lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Kami melihat harapan itu ada di Jokowi-JK.

Anda tidak kecewa?
Ya. Kami tidak akan kecewa bila kader PKPI tidak ada yang jadi menteri. Kami tidak akan  meninggalkan koalisi dengan PDI Perjuangan dengan parpol pendukung Jokowi-JK lainnya.

Apa yang Anda harapkan dari koalisi itu ke depan?
Kami akan tetap bersama dengan koalisi ini. Misalkan nanti ada pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka kami akan tetap mendukung calon yang didukung PDI Perjuangan.

Anda sudah ada komunikasi dengan Jokowi?
Dalam beberapa kali kesempatan saya bertemu dan melakukan komunikasi dengan beliau. Namun hanya berbicara persoalan informal saja. Tidak membicarakan apapun terkait pemerintahan mendatang.

Apa PKPI berkontribusi terhadap tim transisi?
Kami belum dilibatkan. Belum ada undangan dari mereka. Hanya tahu saja infonya dari media.

Bagaimana jika kader PKPI diminta menjadi menteri bila Jokowi jadi presiden?
Andaikata diminta untuk mengisi jabatan politis, maka kami akan memberikan kriteria kader kami yang sesuai dengan yang diminta.

Namun, kami tidak bisa memberikan banyak nama. Sebab, kami tidak mempunyai banyak stok kader seperti partai yang lainnya.

Bagaimana kalau Anda?
Ya, tidak tahu. Saya tidak memikirkan hal itu. Lihat nanti saja.

Kalau diminta, apa siap melepas jabatan Ketua Umum PKPI?
Andai kata saya ditawari dan dilibatkan dalam pemerintahan mendatang, pasti saya akan melepas jabatan saya di PKPI (partai). Sebab, tugas seorang menteri itu melayani rakyat. Bukan loyal terhadap partai atau pun pihak-pihak yang telah mendukungnya.

Siapa penggantinya?
Misalkan hal itu terjadi, saya akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan posisi saya di PKPI sampai ada kongres 2015 untuk menunjuk ketua umum yang baru. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Pengamat Ingatkan AI hanya Alat Bantu, Bukan Pengganti Manusia

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Menelusuri Asal Usul Ngabuburit

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Din Syamsuddin: Board of Peace Trump Bentuk Nekolim Baru

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:01

Sambut Tahun Kuda Api, Ini Jadwal Libur Imlek 2026 untuk Rencanakan Kumpul Keluarga

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:52

Cadangan Devisa RI Menciut Jadi Rp2.605 Triliun di Awal 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:47

Analisis Kebijakan MBG: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Mitigasi Risiko Ekonomi

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:41

ISIS Mengaku Dalang Bom Masjid Islamabad

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:31

Dolar AS Melemah, Yen dan Pound Terdampak Ketidakpastian Global

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:16

Golkar: Indonesia Bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza Wujud Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:01

Wall Street Perkasa di Akhir Pekan, Dow Jones Tembus 50.000

Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:52

Selengkapnya