Setelah bertemu Aburizal Bakrie, Sabtu (16/8) lalu, sikap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berubah soal waktu Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu tidak lagi mendesak Munas Golkar dilaksanakan Oktober mendatang.
“Terserah DPP Partai Golkar, apa Munas dilaksanakan Oktober mendatang atau awal 2015,’’ kata Agung Laksono, usai menghadiri Upacara Hari Kemerdekaan RI Ke-69 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Agung mengaku dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Sabtu lalu itu sudah disampaikan agar Munas dilaksanakan Oktober mendatang, tapi akhirnya menyerahkan ke DPP Partai Golkar.
Pernyataan ini sangat berbeda dengan wawancara
Rakyat Merdeka, Jumat (15/8) lalu, di Gedung DPR, yang dengan tegas Agung Laksono mengatakan, tetap mendesak Munas dilaksanakan Oktober mendatang meski terancam dipecat dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
“Munas 2014 didasarkan pada anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, ini bukan kehendak kader atau perorangan,’’ papar Agung.
Berikut kutipan wawancara dengan Agung Laksono, Jumat (15/8) lalu itu;Jika tetap mendesak Munas dilaksanakan Oktober, Anda terancam dicopot dari jabatan wakil ketua umum, ini bagaimana?Ya, biasalah. Menuju gunung kan jalannya berliku. Tapi, saya pastikan, saya tetap maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Apakah Anda sudah melakukan konsolidasi penggalangan dukungan?Ya. Saya konsentrasi di DPD II. Tidak mengerucut ke atas, tapi berakar ke bawah.
Siapa yang sudah pasti mendukung Anda?Saya belum bisa mengatakan siapa, karena semua sedang dalam perjalanan.
Sebagian kalangan menilai, konsolidasi pelaksanaan Munas akan menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa pilpres, tanggapan Anda?Menurut saya, itu (putusan MK soal pilpres, red) nggak ada hubungannya dengan pelaksanaan Munas IX Golkar.
Koalisi lima tahun ke depan, apa Golkar harus berada di dalam atau di luar pemerintahan?Kalau saya jadi ketua umum, saya akan membawa Golkar sebagai partai pendukung pemerintah. Tapi dukungan tersebut tetap memiliki daya kritis dan demokratis. Artinya, kalau kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat, Partai Golkar akan mengkritisi.
Apa Jusuf Kalla sudah diajak bicara soal Munas Golkar?Belum juga. Saya baru bertemu tadi (saat sidang di DPR, red).
Apa saja yang akan dibicarakan?Belum dibicarakan. Saya temui dulu. ***
