jokowi dan rizal ramli/rmol
Rumah Transisi yang didirikan Joko Widodo untuk mempersiapkan format pemerintahan baru mulai memperlihatkan tanda-tanda mengadopsi pikiran-pikiran ekonomi kerakyatan.
Termasuk pandangan yang kerap dilontarkan ekonom Rizal Ramli mengenai postur APBN yang sehat dan berorientasi kerakyatan. Salah satunya dengan memotong anggaran belanja rutin pemerintah pusat yang begitu besar di dalam APBN.
Dalam pidato pengantar RAPBN 2015 tanggal 15 Agustus yang lalu, Presiden SBY yang akan segera mengakhiri pemerintahannya mencanangkan belanja negara sebesar Rp 2.019,9 triliun. Dari angka ini, belanja pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp 1.379,9 triliun.
Kantor Transisi Jokowi sedang mengkaji RAPBN ini. Menurut Anies Baswedan, salah seorang deputi di kantor yang dipimpin Rini M. Soemarno itu, bukan tidak mungkin mereka akan memangkas sejumlah mata anggaran yang dinilai terlalu besar demi penghematan, terutama anggaran perjalanan dinas.
“Mudah-mudahan bisa ada beberapa pengurangan. Terutama yang rutin- rutin… seperti perjalanan dinas," kata Anies.
Deputi lain di kantor itu, Andi Widjajanto juga menyampaikan pandangan yang sama.
Disebutkan bahwa Rumah Transisi akan membahas APBN 2015 dalam pertemuan siang ini (Minggu, 17/8). Sementara pada hari Senin besok (18/8) sejumlah pakar akan diudang untuk memberikan pandangan.
Selama ini, ekonom yang paling sering menyampaikan kritik secara terbuka mengenai postur APBN pemerintahan SBY adalah Rizal Ramli.
Ketika berbicara di depan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Sedunia dalam seminar internasional mengenai kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, di Bangkok, Thailand, tahun lalu misalnya, Rizal Ramli mengatakan bahwa APBN pemerintahan SBY setiap tahun memperlihatkan tanda-tanda menjauh dari kepentingan rakyat.
Seminar internasional di Universitas Thammasat itu juga dihadiri Anies Baswedan yang ketika itu sedang mengikuti Konvensi Presiden Partai Demokrat. Adapun Rizal Ramli di saat bersamaan tengah mengikuti Konvensi Presiden Rakyat.
Rizal Ramli yang pernah menjadi menteri keuangan dan menko perekonomian itu mengatakan, semestinya dengan APBN 2014 sebesar lebih dari Rp.1.800 triliun banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk kepentingan rakyat, terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM.
Sayangnya, anggaran sebesar itu justru lebih banyak dialokasikan untuk membiayai birokrasi secara berlebihan. Anggaran perjalanan dinas di tahun 2013, kata dia sebagai contoh, mencapai angka Rp 23 triliun. Sementara pembangunan sektor pertanian hanya Rp15,5 triliun. Padahal 40 persen rakyat hidup di sektor pertanian.
Ketika SBY baru berkuasa, biaya perjalanan dinas dalam APBN hanya sebesar Rp 4 triliun. Sementara di tahun 2014 berlipat delapan kali menjadi Rp 32 triliun.
Ketika Rizal Ramli masih menjadi menteri di era Abdurrahman Wahid, biaya perjalanan dinas hanya sebesar Rp 2,5 triliun.
Nah, seperti pemerintah pusat, sambung Rizal Ramli, sebagian besar pemerintah daerah juga mengalokasikan 70 persen APBD untuk membiayai eksekutif dan DPRD.
Dari 420 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, menurut dia, memang ada kepala daerah yang berhasil membangun daerah karena menjalankan politik anggaran yang pro rakyat. Tetapi, jumlah kepala daerah seperti ini kurang dari 30 orang.
[dem]
