Berita

Ansyaad Mbai

Wawancara

WAWANCARA

Ansyaad Mbai: ISIS Lebih Berbahaya, Anggotanya Gabungan Jaringan Terorisme...

JUMAT, 15 AGUSTUS 2014 | 10:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai punya jurus jitu untuk membendung berembangnya  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.

Caranya sederhana. Yaitu, gerakan radikalisme ISIS di Indonesia dijerat saja dengan Undang-Undang (UU) terorisme.

“Siapapun yang melanggar undang-undang harus ditindak. Sebab, tergabung dalam ISIS merupakan pelanggaran terhadap undang-undang,” kata Ansyaad Mbai, di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).


Menurut Ansyaad Mbai, penanganan ISIS di Indonesia sudah bagus. Terlihat dari respons seluruh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas) dan pejabat pemerintah sudah menolak keberadaan ISIS dan menyatakan ajaran mereka sesat.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa pola ISIS sama seperti teroris?
Memang pendukung ISIS, ya teroris. ISIS kan ‘jaket’ baru bagi kelompok teroris yang ada sekarang ini. Semua kelompok radikal dan terorisme tetap menjadi ancaman serius di Indonesia.

Penanggulangannya harus sama dengan teroris?
Ya, sama. Dijerat dengan Undang-Undang Teroris. Seperti yang tergabung dalam ISIS bisa dijerat dengan Undang-Undang terorisme. Bagi siapapun yang melanggar Undang-undang, ya harus ditindak.

Hukuman cabut kewarganegaraan masih diterapkan?
Ya, masih. Hal itu kami terapkan untuk mencegah penyebaran dan perekrutan anggota.

BNPT medeteksi ada rekrutmen anggota ISIS?
Ada. Yang jelas mereka aktif merekrut melalui kelompok teroris yang ada sekarang ini. Di antaranya dari Jakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Apa kelompoknya Abubakar Baasyir dan Santoso?
Banyak. Bukan hanya dari kedua kelompok itu saja. Ada juga dari kelompok Mamam Abdurahman dan kelompok lainnya yang mempunyai kesamaan.

Gerakan ISIS lebih berbahaya?
Ya. Karena ini merupakan  jaringan teroris lain yang pernah ada di Indonesia. Bukan hanya ajarannya yang sesat dan radikal. Mereka memerangi pemerintahan Islam dan mengancam kepentingan internal umat Muslim.

Paham yang dianut ISIS dalam jihad adalah diperbolehkan membunuh birokrat, pemerintah, dan bahkan tokoh agama yang tidak mereka sukai. Mereka juga diperbolehkan merampok dan menyerang instansi tempat ibadah dan tempat keramaian.

Bagaimana cara BNPT menangkalnya?
Yang pertama pencegahan, yang kedua penindakan. Harus ditindak tegas. Baik kader muda maupun tua. Semuanya sama saja. Sampai saat ini pencegahan sudah bagus. Seluruh masyarakat, tokoh agama, ormas, pejabat pemerintah sudah menolak keberadaan ISIS. Sekarang tinggal penegakan hukumnya.

Apa ada upaya lainnya?
Undang-Undang Terorisme harus terus diperkuat. Untuk itu, diperlukan perubahan Undang- Undang Terorisme oleh pemerintah bersama DPR. Di antaranya, penguatan dengan memberikan sanksi terhadap segala upaya awal aksi terorisme. Seperti menebar kebencian terhadap NKRI dan Pancasila. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan bahaya terorisme juga harus terus ditumbuhkan lewat tokoh-tokoh agama. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya