Berita

ilustrasi/net

Bisnis

PLN Harus Bijak Sikapi Harga Jual Solar Pertamina

SELASA, 12 AGUSTUS 2014 | 23:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. PT PLN (persero) harus segera mencari pemasok solar selain dari PT Pertamina (persero) jika tidak sepakat dengan harga jual yang ditawarkan perusahaan minyak pelat merah itu. Nyatanya, selama ini PLN tidak 100 persen membeli solar untuk pembangkit listriknya dari Pertamina.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menanggapi polemik pengurangan pasokan solar sebanyak 50% kepada pembangkit listrik di seluruh Indonesia sejak 10 Agustus lalu. Pengurangan ditempuh karena PLN belum sepenuhnya membayar solar yang telah mereka terima dari Pertamina.

PLN, kata Sofyano, hendaknya tidak hanya siap menanggung semua konsekuensi dari langkah yang ditempuh Pertamina, termasuk risiko kekurangan pasokan dan pemadaman listrik.


"Ini bukan solusi yang bijak dan bukan solusi yang cerdas," imbuhnya.

Menurut dia jika nanti ada pemadaman listrik akibat pengurangan pasokan solar oleh Pertamina, sangat mungkin publik akan menuduhkan kesalahan kepada Pertamina, bukan kepada PLN. Oleh karenanya, hal ini harus dihindari oleh PLN.

Selain itu, katanya lagi, PLN sebagai BUMN energi yang memonopoli penyediaan listrik bagi rakyat harus bijak menyikapi polemik harga jual beli solar dengan Pertamina dengan mementingkan keberpihakan kepada masyarakat dengan menjamin ketersediaan listrik.

"Meski ada masalah dengan Pertamina, PLN harus berani menjamin hal itu tidak berdampak terhadap masyarakat dan menjamin tidak akan ada pemadaman listrik di masyarakat. Ini akan dinilai publik bahwa PLN selalu bersikap profesional," paparnya.

Dikatakan lebih lanjut oleh Sofyano, PLN sebaiknya tidak bersikap ngotot dengan berkorban demi kepentingan masyarakat banyak dengan bersedia mengurangi perolehan laba usaha dengan membeli solar dari Pertamina. Setidaknya dengan harga yang sesuai dengan hasil audit BPKP.

"Apalagi hasil audit harga solar oleh BPKP adalah atas permintaan PLN sendiri. Jadi seharusnya PLN konsekuan dengan itu," pungkas Sofyano.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya