Berita

ilustrasi/net

Bisnis

PLN Harus Bijak Sikapi Harga Jual Solar Pertamina

SELASA, 12 AGUSTUS 2014 | 23:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. PT PLN (persero) harus segera mencari pemasok solar selain dari PT Pertamina (persero) jika tidak sepakat dengan harga jual yang ditawarkan perusahaan minyak pelat merah itu. Nyatanya, selama ini PLN tidak 100 persen membeli solar untuk pembangkit listriknya dari Pertamina.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menanggapi polemik pengurangan pasokan solar sebanyak 50% kepada pembangkit listrik di seluruh Indonesia sejak 10 Agustus lalu. Pengurangan ditempuh karena PLN belum sepenuhnya membayar solar yang telah mereka terima dari Pertamina.

PLN, kata Sofyano, hendaknya tidak hanya siap menanggung semua konsekuensi dari langkah yang ditempuh Pertamina, termasuk risiko kekurangan pasokan dan pemadaman listrik.


"Ini bukan solusi yang bijak dan bukan solusi yang cerdas," imbuhnya.

Menurut dia jika nanti ada pemadaman listrik akibat pengurangan pasokan solar oleh Pertamina, sangat mungkin publik akan menuduhkan kesalahan kepada Pertamina, bukan kepada PLN. Oleh karenanya, hal ini harus dihindari oleh PLN.

Selain itu, katanya lagi, PLN sebagai BUMN energi yang memonopoli penyediaan listrik bagi rakyat harus bijak menyikapi polemik harga jual beli solar dengan Pertamina dengan mementingkan keberpihakan kepada masyarakat dengan menjamin ketersediaan listrik.

"Meski ada masalah dengan Pertamina, PLN harus berani menjamin hal itu tidak berdampak terhadap masyarakat dan menjamin tidak akan ada pemadaman listrik di masyarakat. Ini akan dinilai publik bahwa PLN selalu bersikap profesional," paparnya.

Dikatakan lebih lanjut oleh Sofyano, PLN sebaiknya tidak bersikap ngotot dengan berkorban demi kepentingan masyarakat banyak dengan bersedia mengurangi perolehan laba usaha dengan membeli solar dari Pertamina. Setidaknya dengan harga yang sesuai dengan hasil audit BPKP.

"Apalagi hasil audit harga solar oleh BPKP adalah atas permintaan PLN sendiri. Jadi seharusnya PLN konsekuan dengan itu," pungkas Sofyano.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya