Politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait meminta capres terpilih Jokowi membentuk kabinet yang ramping demi mengatasi berbagai persoalan.
“Tidak perlu ada menteri koordinator (menko) dan wakil menteri. Kabinet mendatang cukup diisi 17 menteri. Dirjen ditambah. Sebab, sejumlah kementerian bisa digabungkan,†ujar Sabam Sirait kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, Jumat (8/8).
Menurut anggota Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan itu, perampingan kabinet mutlak diperlukan agar kinerja eksekutif berjalan maksimal.
“Yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya. Punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting orangnya bersih,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya;Berarti orangnya profesional di bidanganya?Ya. Tapi tidak akan ada dikotomi kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Kabinet Jokowi-JK harus diisi orang-orang profesional yang memiliki kemampuan politik tinggi. Menteri yang berasal dari kalangan partai harus punya kemampuan politik yang teruji, karena mereka akan berinteraksi dengan para anggota dewan.
Political skill itu perlu. Kalau tidak punya political skill akan sulit, karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakannya. Ke depan, Dirjen tidak boleh dimintai pertanggungjawaban oleh DPR, itu ngawur. Dia bertanggung jawab kepada menterinya.
Sebagai sesepuh PDI Perjuangan, apa Anda diajak membahas masalah kabinet?Tidak. Itu kewenangan mereka (Jokowi-JK). Saya mendegar, mereka mau merampungkan kabinet dan mengisinya dengan orang-orang profesional. Saya mendukung gagasan itu.
Indonesia butuh kabinet kerja yang ramping agar dapat berkomunikasi dengan leluasa.
Kementerian apa saja yang tidak diperlukan dalam kabinet mendatang?Saya melihat, Kementerian PDT dan Perumahan Rakyat tidak diperlukan. Tugas dua kementerian itu bisa digabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Tapi dirjen-nya diperbanyak. Itu sudah cukup. Tidak perlu pakai wakil menteri.
Jika kementerian yang digabungkan, tugas menteri akan semakin banyak, apa mereka mampu?Kalau tidak mampu, nggak usah menerima tawaran posisi menteri dong. Kita sudah terlalu jauh tertinggal. Sekarang waktunya bekerja keras.
Makanya, menterinya jangan serakah atau berusaha menyelesaikan semua persoalan. Mereka kan punya dirjen. Beri para profesional itu kewenangan, kemudian dia koordinasikan. Mereka kan tim-tim ahli yang ditugaskan untuk membantu sang menteri.
Menteri apa saja yang masih diperlukan?Seperti yang saya sampaikan tadi, kabinet Jokowi-JK cukup diisi 17 menteri. Sejak awal, mereka kan bilang mau membangun kabinet kerja yang berisi profesional. Realisasikan janji itu. Jangan sampai ada kesan bagi-bagi kekuasaan.
Soal menteri-menteri yang dibutuhkan di antaranya, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, itu bidang politik. Kalau bidang ekonomi, menteri keuangan, perdagangan, perindustrian.
Di bidang Polhukam, menteri yang ada saat ini masih relevan, ditambah dengan menteri komunikasi. Sebab, saat ini arus informasi sudah menjadi bagian dari ketahanan nasional. Namun, tidak perlu ada menko. Mereka kan nggak ada kerjaannya. Para menteri itu bisa berkomunikasi langsung dengan presiden, nggak perlu perantara.
Apa perampingan berbanding lurus dengan efektifitas kinerja kabinet?Ya dong. Kalau kita ibaratkan seorang gadis, Anda lebih suka yang ramping kan? He..he..he. ***
