Berita

Y. Didik heru Purnomo

Politik

YDHP: Tradisi Laut Harus Dihidupkan di Kota-kota Pelabuhan

SENIN, 11 AGUSTUS 2014 | 00:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Di abad ke-2, pelaut-pelaut nusantara sudah berlayar hingga ke Madagaskar. Di masa itu pelaut-pelaut Eropa masih belum terdengar ceritanya.

Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negeri pelaut. Dan mengembalikan spirit bahari harus diawali dengan upaya menumbuhkan rasa cinta laut dengan pendekatan budaya seperti Bugis, Sumatera Selatan, Ternate, Banten, Aceh, dan sebagainya.

Demikian disampaikan mantan Kalakhar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla RI), Laksdya TNI (Purn) Yosaphat Didik Heru Purnomo dalam keterangan yang diterima redaksi Minggu malam (10/8).


“Ini bukan soal apakah Indonesia akan meninggalkan budaya agraris dengan menuju negara Maritim. Bukan itu. Ini soal budaya karena kita terdiri dari tanah dan air.  Kita adalah negara maritim yang sekaligus adalah negara agraris,” ujar Didik Heru Purnomo yang juga pernah menjadi Wakasal.

Menurut Didik, Indonesia juga harus memulai memperkenalkan pramuka (pandu) laut dengan kembali pada tradisi bahari non teknologi seperti bahasa semapor, morse atau juga panduan bintang dan lain-lain. Selain itu memancing juga harus digalakkan, begitu juga dengan perbaikan lingkungan laut.

Mantan Pangarmabar ini juga melihat, masa depan Indonesia memang berada di laut dan semua orang Indonesia harus mencintai lautnya. Ketidakpedulian atas lautnya merupakan awal dari kehancuran sebuah negara kepulauan seperti Indonesia.

Menurut Didik, yang di tahn 2011 lalu bersama wartawan seluruh Indonesia menyusun buku “Tahun 1511-Lima Ratus Tahun Kemudian” yang diterbitkan Gramedia, semua tradisi laut yang pernah ada harus dihidupkan kembali di kota-kota  pelabuhan yang pernah ada.

Kota-kota itu, akan menjadi garis imajiner yang akan menghubungkan Indonesia menjadi negara satu tak terbagi sehingga laut itu adalah menyatukan dan bukan memisahkan. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya