Permasalahan pasokan solar untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) dari PT Pertamina (Persero) harus diselesaikan dengan menggunakan skema bisnis alias business to business (B to B). Cara demikian merupakan yang terbaik mengingat PLN dan Pertamina adalah badan usaha yang profit oriented.
Demikian disampaikan pengamat energi Sofyano Zakaria kepada redaksi sesaat lalu (8/8). Menurut dia masalah yang terjadi antara PLN dengan Pertamina harus diselesaikan sesegera mungkin, agar tidak menimbulkan persoalan baru di kedua badan usaha milik negara itu.
"Hal ini juga  guna memastikan kesinambungan pasokan solar pembangkit listrik ke depan. Apalagi mengingat terjadi fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional," paparnya.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu campur tangan dalam kesepakatan atau kontrak pengadaan solar antara Pertamina dengan PLN karena dapat memunculkan penilaian adanya pemihakan terhadap salah satu BUMN. Intervensi dari instansi pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan sebenarnya.
"Justru kendala utama yang harus diselesaikan, yaitu masih banyaknya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar  solar yang mengakibatkan utang solar PLN kepada Pertamina  makin menumpuk dan rendahnya harga solar PLN yang dipatok oleh Kementerian Keuangan," paparnya.
Lebih lanjut dikatakan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini, langkah Pertamina menjual solar di bawah harga keekonomian kepada PLN patut diapresiasi. Namun, perlu juga jadi pertimbangan bagaimana Pertamina sebagai BUMN dan Persero diwajibkan oleh Undang Undang untuk meraih keuntungan.
"Jika harga baru solar tidak cepat disepakati dan operasional pembangkit listrik terhenti operasinya, maka ini akan mencoreng BUMN energi kita. Keberadaan Pertamina dalam bisnis listrik PLN , harus menjadi "terang" bagi masyarakat bahwa jika listrik mati akibat tidak ada pasokan solar, Pertamina tidak boleh dikambing hitamkan dan  disalahkan oleh publik," pungkasnya.[dem]
