Kalau sudah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Joko Widodo berhak sepenuhnya menyusun kabinet, termasuk apabila dengan cara meminta masukan dari masyarakat luar seperti dilakukan saat ini.
"Jadi, tidak perlu diributkan apa yang dilakukan itu," ungkap Presiden SBY menjawab pertanyaan presenter saat dialog "Isu Terkini dan Respons Presiden SBY" dalam video yang diunggah di akun Twitternya, Kamis malam (7/8).
SBY mengungkapkan, sewaktu dia menyusun kabinet sebenarnya juga mendengarkan pandangan dari masyarakat. Meski memang tidak terbuka dan tidak diumumkan. "Apa yang saya dapatkan, banyak sekali usulan, rekomendasi dan permintan dari masyarakat luar," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, SBY juga membeberkan bahwa pada saat akan menentukan calon wakil presiden yang akan digandeng pada Pilpres 2009 lalu, dia juga meminta pandangan masyarakat.
"Ada lagi contoh yang baik. Sebelum saya mengambil keputusan siapa cawapres yang mendampingi saya dulu pada pilpres 2009, saya mengapungkan tiga nama," imbuh SBY.
Saat itu, SBY meminta sebuah lembaga survei yang kredibel untuk melakukan survei atas ketiga nama tersebut. Survei itu dilaksanakan secara luas, baik untuk masyarakat secara keseluruhan atau pun para opinion leader.
"Dari situ saya tahu, mana yang paling disukai oleh rakyat kita, tentu dengan kriteria yang saya tetapkan sendiri. Itu pengalaman saya," tekannya.
Nah, kalau sekarang Jokowi juga meminta masukan dari masyarakat dalam menyusun kabinet, kata SBY menambahkan, tentu harus dihormati. Cuman, Jokowi harus siap menghadapi kalau ada masyarakat yang komplain karena misalnya calon yang direkomendasikan tidak masuk dalam kabinet.
"Pak Jokowi pada saatnya harus bisa menjelaskan kenapa harus memilih si A, bukan si B. Itu konsekuensi dari apa yang terjadi sekarang. Karena masyarakat diundang untuk memberikan masukan bahkan (diundang, red) untuk ikut memilih," pungkasnya.
[zul]
