Jelang Lengser, SBY Larang Menteri Copot Pejabat Inti

Menjelang masa pemerintahannya berakhir, Presiden SBY melarang menteri mengambil kebijakan yang fundamental dan strategis. Selain itu, penggantian pejabat utama juga tidak diperbolehkan.

Demikian disampaikan Presiden SBY menjawab pertanyaan presenter saat dialog "Isu Terkini dan Respons Presiden SBY" dalam video yang diunggah di akun Twitternya, Kamis malam (7/8).

"Juga tidak saya izinkan untuk mereka melakukan penggantian pejabat utama apalagi secara besar-besaraan. Saya berpikir, lebih baik itu dilaksanakan oleh presiden mendatang oleh pengganti saya nanti. Kecuali kalau ada alasan yang sah," ungkapnya.

"Misalnya, saya mengganti KSAD. Karena Jenderal Budiman bulan depan sudah pensiun. Sehingga saya punya tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penggantian KSAD tersebut karena presiden baru belum ada," ungkapnya menambahkan.

Apalagi sebenarnya selama ini penggantian kepala staf-kepala staf angkatan di TNI bisa dilakukan jauh sebelumnya. Ada yang kurang setahun.

"Karena itu untuk kepentingan organisasi. Jadi bukan untuk kepentingan orang seorang. Saya kira para jenderal mengetahui tentang sistem dan aturan yang berlaku," tegasnya.

"Dengan penjelasan itu, saya tahu pada masa transisi ini mana yang tepat saya lakukan sebagai presiden meski kewenangan masih ada sama saya dan mana-mana yang tidak tepat karena itu lebih baik dilakukan presiden yang baru nanti," pungkasnya. [zul]