Presiden SBY berencana melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa pilpres.
Usai pertemuan tersebut, kedua pihak mempertemukan masing-masing tim untuk membahas transisi pemerintahan.
Demikian disampaikan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, kepada Rakyat Merdeka di di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
“Kami menyakini, proses transisi pemerintahan dari Presiden SBY kepada pemimpin selanjutnya akan berjalan baik. Setelah ada kepastian dari putusan MK,’’ kata Julian.
Presiden SBY, lanjutnya, akan mengambil inisiatif atau mengundang presiden terpilih untuk membicarakan kepemimpinan negeri ini.
“Proses transisi politik berjalan baik. Ini yang diharapkan Presiden SBY. Karena itu, Presiden meminta berbagai pihak bersabar sampai keluarnya putusan MK, 21 atau 22 Agustus mendatang,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Bagaimana teknis pembahasan transisi pemerintahan itu?Pembahasan transisi pemerintahan akan diawali dengan pertemuan empat mata antara Presiden SBY dengan presiden terpilih. Apakah pertemuan itu akan diikuti juga oleh para Wakil Presiden, saya belum tahu.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden akan menyampaikan posisi kita (Indonesia) saat ini. Berbagai upaya yang dicapai dalam sepuluh tahun ini, tantangan ke depan, kendala, termasuk harapan yang ingin dikejar, semua akan dijelaskan.
Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut atau pembahasan lebih jauh, dibicarakan oleh masing-masing tim. Bidang perekonomian, bidang polhukan, bidang kesra, para menko (menteri koordinator) akan memberi penjelasan. Kalau tim dari presiden terpilih membutuhkan penjelasan spesifik, mereka bisa membicarakan masalah keuangan dengan menkeu, atau menteri terkait lainnya.
Struktur kementerian dan rencana penghapusan wakil menteri, apakah akan dibahas?Itu hak prerogatif pemerintahan selanjutnya. Apakah ada wakil menteri atau tidak, itu keputusan presiden terpilih.
Mengenai postur APBN 2015, apakah pemerintahan selanjutnya akan dilibatkan?Pembahasan APBN 2015 adalah amanah undang-undang. Kalau tak membahas anggaran itu, pemerintah melanggar undang-undang, melakukan tindakan inkonstitusional.
Sebenarnya, kalau tidak ada gugatan ke MK, Presiden SBY berencana mengkonsultasikan nota APBN 2015 dengan presiden terpilih. Bahkan, beliau berencana mengajak presiden terpilih saat penyampaian nota RAPBN 2015 di DPR, 15 Agustus nanti. Karena masih ada gugatan di MK proses itu tidak bisa dilakukan.
Kalau tidak ada ruang komunikasi, apakah pemerintahan selanjutnya tidak terbebani dengan postur APBN yang dibentuk pemerintahan SBY?Nanti kan ada ruang perubahan atau perbaikan. Pemerintah sekarang harus menjalankan kewajibannya.
Soal sidang perdana sengketa pilpres, apa tanggapan SBY?Presiden SBY tak memantau langsung sidang MK. Sebab, pada saat yang sama, beliau menghadiri acara puncak Hari Anak Nasional 2014 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
Tapi, kami sudah melaporkannya. Saya mengikuti proses-proses awal sidang melalui siaran radio. Diharapkan, proses sidang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib.
Soal pernyataan Prabowo yang menyatakan pilpres Indonesia seperti di negara otoriter?Tentang adanya keberatan dari salah satu pihak, dalam hal ini Prabowo-Hatta, memang harus kita tunggu. Kan memang ada lembaga yang mengurusi itu, yaitu MK. Pesan Presiden, tunggu keputusannya. ***
