Berita

Gedung DPR/net

Politik

Pansus DPR Bisa Bongkar Kecurangan Pilpres

KAMIS, 07 AGUSTUS 2014 | 15:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembentukan pansus Pilpres 2014 yang diusung oleh Koalisi Merah Putih di DPR perlu dinilai secara positif dan obyektif.

Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, ada beberapa alasan perlunya mendukung pembentukan pansus Pilpres 2014.

Pertama, pembentukan pansus pilpres merupakan kewenangan DPR yang diberikan oleh konstitusi, sehingga semua pihak harus menghormati apa yang menjadi hak DPR sesuai dengan aturan yang berlaku.


Kedua, jika pansus terbentuk kemungkinan mempunyai kewenangan untuk memanggil semua pihak terkait dalam pelaksanaan Pilpres 2014 yang terindikasi adanya kecurangan yang terstruktur, massif, dan sistematis.

"Sehingga hasil dari kinerja pansus dapat dijadikan refrensi untuk membantu penyelesaian dalam sengketa Pilpres 2014," kata Jajat dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (7/8).

Terakhir menurut Jajat, masyarakat dapat menilai hasil dari kinerja pansus-pansus sebelumnya yang dibentuk oleh DPR terbukti membuahkan hasil positif dalam setiap penyelesaian perkara yang ditanganinya seperti dalam kasus Century.

Ia menekankan, DPR sebagai perwakilan representasi langsung dan penyambung lidah rakyat harus berperan aktif dengan membentuk pansus Pilpres 2014. Pasalnya, dengan terbentuknya pansus Pilpres 2014 di DPR, akan sangat bermanfaat dan bisa menjadi refrensi untuk penegakan hukum di masa yang akan datang.

Jajat menambahkan, sukses atau tidaknya Pansus Pilpres 2014 yang sebagian besar didukung oleh anggota Koalisi Merah Putih dapat rapuh, apabila komitmen dari deklarasi Koalisi Merah Putih permanen tidak ditaati dan dijalankan.

"Tidak bisa dipungkiri, kekuatan Koalisi Merah Putih di DPR sangat besar saat ini, sehingga sinergi antar partai harus dijaga, dan koalisi permanen harus dipertahankan," demikian Jajat Nurjaman. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

NATO Turun Gunung Usai Trump Mau Tarik 5 Ribu Pasukan dari Jerman

Minggu, 03 Mei 2026 | 00:03

Komdigi Dorong Sinergi Penegakan Hukum Ruang Digital

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:45

Wamenkeu soal Purbaya Masuk RS: Insya Allah Sehat, Doakan Saja!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:32

Negosiasi Berjalan Buntu, Trump Tuding Iran Tidak Punya Pemimpin Jelas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:19

Pernyataan Amien Rais di Luar Batas Kritik Objektif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:51

Sekolah Tinggi, Disiplin Rendah: Catatan Hardiknas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:38

Aktivis 98: Pernyataan Amien Rais Tidak Cerminkan Intelektual

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:18

Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinobatkan Sebagai Perempuan Inspiratif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:48

KAI Pasang Pemasangan Palang Pintu Sementara di Perlintasan Jalan Ampera

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:34

Paguyuban Tak Pernah Ideal, Tapi Harus Berdampak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:52

Selengkapnya