Berita

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman

Wawancara

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Asal Sidang MK Sesuai Aturan, Semua Pihak Bakal Menerima

RABU, 06 AGUSTUS 2014 | 09:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pendukung pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan ‘mengepung’ Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8) ini, saat digelar sidang perdana sengketa pilpres.

“Hari ini sidang gugatan Pilpres di MK dimulai. Apapun bisa terjadi termasuk yang dianggap mustahil,” ujar sesepuh Polri Komjen Noegroho Djajoesman kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik memperkirakan 30 ribu massa yang akan mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.


“Besok (hari ini) kami akan mengepung Gedung MK. Setidaknya 30 ribu kader Gerindra akan kumpul di MK yang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” kata Taufik kepada wartawan saat konferensi pers di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, kemarin.

Noegroho Djajoesman selanjutnya mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga ketertiban dan menghargai proses demokrasi yang sedang berjalan.
”Kalaupun di sana-sini terjadi unjuk rasa dari masyarakat, saya melihatnya masih dalam batas kewajaran,’’ kata bekas Kapolda Metro Jaya itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Pantauan Anda tentang situasi nasional hingga hari ini?   
Secara umum, saya melihat kondisinya cukup baik dan kondusif walaupun ada kegalauan dan rasa kecewa atas pelaksanaan proses Pilpres 2014.

Sekilas, bukankah manuver Prabowo-Hatta sejauh ini telah ‘tenggelam’ dengan euforia kubu Jokowi-JK?
Pengamatan saya, tidak demikian. Bahkan pihak Prabowo-Hatta masih intens mengevaluasi proses Pilpres yang lalu. Dan ini dibuktikan dengan gugatan yang mereka ajukan ke MK. Persidangan ini sangat menarik karena hasil ataupun keputusan MK akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini hampir sama seperti Pilpres di Amerika Serikat tahun 2000. Kala itu, Al Gore meraih suara terbanyak. Namun George Bush akhirnya keluar sebagai pemenangnya setelah sengketa pilpres tersebut dibawa ke Supreme Court of United States.

Beberapa pengamat berpendapat mustahil Prabowo-JK menang di MK, ini bagaimana?       
Kalau komentar pengamat ya sah-sah saja karena di dalam kehidupan demokrasi ini tentu ada pro dan kontra. Justru yang penting, proses pilpres ini janganlah menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Bilamana kekhawatiran tersebut terjadi, akan berdampak buruk sekali bagi kondisi dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, tentunya kondisi tersebut akan sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesemuanya ini akhirnya bermuara terhadap stabilitas keamanan dalam negeri.

Jika MK menangkan Jokowi-JK, bagaimana pandangan Anda tentang sikap Prabowo-Hatta nanti?
Hari ini permohonan gugatan tim Prabowo-Hatta baru mulai disidangkan. Sesuai aturan, mudah-mudahan sekitar tanggal 20-an nanti, sudah ada keputusan final.

Apapun keputusannya dan selama persidangan ini tetap berpedoman dan mengacu kepada UUD 1945, UU, aturan dan taat asas maka semua pihak harus menerimanya dengan lapang dada.

Seandainya setelah keputusan, MK malah dianggap curang oleh salah satu kubu, ini bagaimana?
Seperti yang telah saya sampaikan, bilamana seluruh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung dilaksanakan secara transparan melihat, mendengar dan memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, pasti keputusan yang dihasilkannya pun adalah keputusan yang seadil-adilnya. Persidangan ini tidak sama dengan persidangan yang telah digelar di MK selama ini. Persidangan ini mempunyai nilai dan bobot yang sangat besar terutama dalam menentukan arah bangsa dan negara ini ke depan. 

Bagaimana sikap polisi dalam menghadapi perkembangan situasi nasional ke depan?
Jawabannya hanya satu, profesional.

Soal lain, ada anggapan di masyarakat, personel polisi lebih memilih Jokowi sementara tentara ke Prabowo, benarkah itu?
 Secara institusi saya tidak melihat adanya fenomena seperti ini. Namun mungkin, secara pribadi dan bersifat oknum, apapun bisa terjadi. Yang utama adalah bagaimana sikap pimpinan dari masing-masing institusi ini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau bawahannya.

Polisi disebut lebih sejahtera dan nyaman waktu presidennya Megawati, pendapat Anda?
Sejak dari dulu sampai sekarang sama saja, tidak ada perbedaan. Tapi perubahan di dalam kepolisian saat ini dibandingkan dulu jauh lebih maju. Baik dilihat dari jumlah personel, peralatan dan perlengkapan operasional, sistem dan metode maupun anggarannya. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya