Berita

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman

Wawancara

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Asal Sidang MK Sesuai Aturan, Semua Pihak Bakal Menerima

RABU, 06 AGUSTUS 2014 | 09:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pendukung pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan ‘mengepung’ Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8) ini, saat digelar sidang perdana sengketa pilpres.

“Hari ini sidang gugatan Pilpres di MK dimulai. Apapun bisa terjadi termasuk yang dianggap mustahil,” ujar sesepuh Polri Komjen Noegroho Djajoesman kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik memperkirakan 30 ribu massa yang akan mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.


“Besok (hari ini) kami akan mengepung Gedung MK. Setidaknya 30 ribu kader Gerindra akan kumpul di MK yang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” kata Taufik kepada wartawan saat konferensi pers di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, kemarin.

Noegroho Djajoesman selanjutnya mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga ketertiban dan menghargai proses demokrasi yang sedang berjalan.
”Kalaupun di sana-sini terjadi unjuk rasa dari masyarakat, saya melihatnya masih dalam batas kewajaran,’’ kata bekas Kapolda Metro Jaya itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Pantauan Anda tentang situasi nasional hingga hari ini?   
Secara umum, saya melihat kondisinya cukup baik dan kondusif walaupun ada kegalauan dan rasa kecewa atas pelaksanaan proses Pilpres 2014.

Sekilas, bukankah manuver Prabowo-Hatta sejauh ini telah ‘tenggelam’ dengan euforia kubu Jokowi-JK?
Pengamatan saya, tidak demikian. Bahkan pihak Prabowo-Hatta masih intens mengevaluasi proses Pilpres yang lalu. Dan ini dibuktikan dengan gugatan yang mereka ajukan ke MK. Persidangan ini sangat menarik karena hasil ataupun keputusan MK akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini hampir sama seperti Pilpres di Amerika Serikat tahun 2000. Kala itu, Al Gore meraih suara terbanyak. Namun George Bush akhirnya keluar sebagai pemenangnya setelah sengketa pilpres tersebut dibawa ke Supreme Court of United States.

Beberapa pengamat berpendapat mustahil Prabowo-JK menang di MK, ini bagaimana?       
Kalau komentar pengamat ya sah-sah saja karena di dalam kehidupan demokrasi ini tentu ada pro dan kontra. Justru yang penting, proses pilpres ini janganlah menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Bilamana kekhawatiran tersebut terjadi, akan berdampak buruk sekali bagi kondisi dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, tentunya kondisi tersebut akan sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesemuanya ini akhirnya bermuara terhadap stabilitas keamanan dalam negeri.

Jika MK menangkan Jokowi-JK, bagaimana pandangan Anda tentang sikap Prabowo-Hatta nanti?
Hari ini permohonan gugatan tim Prabowo-Hatta baru mulai disidangkan. Sesuai aturan, mudah-mudahan sekitar tanggal 20-an nanti, sudah ada keputusan final.

Apapun keputusannya dan selama persidangan ini tetap berpedoman dan mengacu kepada UUD 1945, UU, aturan dan taat asas maka semua pihak harus menerimanya dengan lapang dada.

Seandainya setelah keputusan, MK malah dianggap curang oleh salah satu kubu, ini bagaimana?
Seperti yang telah saya sampaikan, bilamana seluruh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung dilaksanakan secara transparan melihat, mendengar dan memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, pasti keputusan yang dihasilkannya pun adalah keputusan yang seadil-adilnya. Persidangan ini tidak sama dengan persidangan yang telah digelar di MK selama ini. Persidangan ini mempunyai nilai dan bobot yang sangat besar terutama dalam menentukan arah bangsa dan negara ini ke depan. 

Bagaimana sikap polisi dalam menghadapi perkembangan situasi nasional ke depan?
Jawabannya hanya satu, profesional.

Soal lain, ada anggapan di masyarakat, personel polisi lebih memilih Jokowi sementara tentara ke Prabowo, benarkah itu?
 Secara institusi saya tidak melihat adanya fenomena seperti ini. Namun mungkin, secara pribadi dan bersifat oknum, apapun bisa terjadi. Yang utama adalah bagaimana sikap pimpinan dari masing-masing institusi ini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau bawahannya.

Polisi disebut lebih sejahtera dan nyaman waktu presidennya Megawati, pendapat Anda?
Sejak dari dulu sampai sekarang sama saja, tidak ada perbedaan. Tapi perubahan di dalam kepolisian saat ini dibandingkan dulu jauh lebih maju. Baik dilihat dari jumlah personel, peralatan dan perlengkapan operasional, sistem dan metode maupun anggarannya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya