Berita

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman

Wawancara

Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Asal Sidang MK Sesuai Aturan, Semua Pihak Bakal Menerima

RABU, 06 AGUSTUS 2014 | 09:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pendukung pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan ‘mengepung’ Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8) ini, saat digelar sidang perdana sengketa pilpres.

“Hari ini sidang gugatan Pilpres di MK dimulai. Apapun bisa terjadi termasuk yang dianggap mustahil,” ujar sesepuh Polri Komjen Noegroho Djajoesman kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik memperkirakan 30 ribu massa yang akan mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.


“Besok (hari ini) kami akan mengepung Gedung MK. Setidaknya 30 ribu kader Gerindra akan kumpul di MK yang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” kata Taufik kepada wartawan saat konferensi pers di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, kemarin.

Noegroho Djajoesman selanjutnya mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga ketertiban dan menghargai proses demokrasi yang sedang berjalan.
”Kalaupun di sana-sini terjadi unjuk rasa dari masyarakat, saya melihatnya masih dalam batas kewajaran,’’ kata bekas Kapolda Metro Jaya itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Pantauan Anda tentang situasi nasional hingga hari ini?   
Secara umum, saya melihat kondisinya cukup baik dan kondusif walaupun ada kegalauan dan rasa kecewa atas pelaksanaan proses Pilpres 2014.

Sekilas, bukankah manuver Prabowo-Hatta sejauh ini telah ‘tenggelam’ dengan euforia kubu Jokowi-JK?
Pengamatan saya, tidak demikian. Bahkan pihak Prabowo-Hatta masih intens mengevaluasi proses Pilpres yang lalu. Dan ini dibuktikan dengan gugatan yang mereka ajukan ke MK. Persidangan ini sangat menarik karena hasil ataupun keputusan MK akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini hampir sama seperti Pilpres di Amerika Serikat tahun 2000. Kala itu, Al Gore meraih suara terbanyak. Namun George Bush akhirnya keluar sebagai pemenangnya setelah sengketa pilpres tersebut dibawa ke Supreme Court of United States.

Beberapa pengamat berpendapat mustahil Prabowo-JK menang di MK, ini bagaimana?       
Kalau komentar pengamat ya sah-sah saja karena di dalam kehidupan demokrasi ini tentu ada pro dan kontra. Justru yang penting, proses pilpres ini janganlah menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Bilamana kekhawatiran tersebut terjadi, akan berdampak buruk sekali bagi kondisi dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, tentunya kondisi tersebut akan sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesemuanya ini akhirnya bermuara terhadap stabilitas keamanan dalam negeri.

Jika MK menangkan Jokowi-JK, bagaimana pandangan Anda tentang sikap Prabowo-Hatta nanti?
Hari ini permohonan gugatan tim Prabowo-Hatta baru mulai disidangkan. Sesuai aturan, mudah-mudahan sekitar tanggal 20-an nanti, sudah ada keputusan final.

Apapun keputusannya dan selama persidangan ini tetap berpedoman dan mengacu kepada UUD 1945, UU, aturan dan taat asas maka semua pihak harus menerimanya dengan lapang dada.

Seandainya setelah keputusan, MK malah dianggap curang oleh salah satu kubu, ini bagaimana?
Seperti yang telah saya sampaikan, bilamana seluruh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung dilaksanakan secara transparan melihat, mendengar dan memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, pasti keputusan yang dihasilkannya pun adalah keputusan yang seadil-adilnya. Persidangan ini tidak sama dengan persidangan yang telah digelar di MK selama ini. Persidangan ini mempunyai nilai dan bobot yang sangat besar terutama dalam menentukan arah bangsa dan negara ini ke depan. 

Bagaimana sikap polisi dalam menghadapi perkembangan situasi nasional ke depan?
Jawabannya hanya satu, profesional.

Soal lain, ada anggapan di masyarakat, personel polisi lebih memilih Jokowi sementara tentara ke Prabowo, benarkah itu?
 Secara institusi saya tidak melihat adanya fenomena seperti ini. Namun mungkin, secara pribadi dan bersifat oknum, apapun bisa terjadi. Yang utama adalah bagaimana sikap pimpinan dari masing-masing institusi ini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau bawahannya.

Polisi disebut lebih sejahtera dan nyaman waktu presidennya Megawati, pendapat Anda?
Sejak dari dulu sampai sekarang sama saja, tidak ada perbedaan. Tapi perubahan di dalam kepolisian saat ini dibandingkan dulu jauh lebih maju. Baik dilihat dari jumlah personel, peralatan dan perlengkapan operasional, sistem dan metode maupun anggarannya. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya