Berita

Arief Hidayat

Wawancara

WAWANCARA

Arief Hidayat: Siap Gelar Sengketa Pilpres, Ini Seperti Persidangan Biasa

SELASA, 05 AGUSTUS 2014 | 09:51 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hakim konstitusi sudah siap menggelar sidang perdana sengketa pilpres yang akan dilaksanakan besok, 6 Agustus 2014.

“Secara lahir batin, saya dan hakim lainnya siap menyidangkan sengketa pilpres. Semoga semuanya berjalan dengan baik,” kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, Minggu (3/8).

Para hakim MK, lanjutnya, tidak ada persiapan khusus dalam menyidangkan sengketa yang diajukan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersebut.


“Saya dan hakim lainnya menganggap hal ini seperti persidangan biasa,’’ katanya enteng.

Berikut kutipan selengkapnya;

Masak tidak ada persiapan khusus, ini kan sengketa pilpres?
Tidak ada.  Persiapannya seperti persidangan biasa. Mengalir begitu saja.  Kami sudah menyadari tugas dari seorang hakim yang harus siap menghadapi segala macam bentuk sidang perkara. Semua tugas sama saja. Memeriksa sengketa pileg, pilpres dan pilkada sudah menjadi kewenangan kami.

Apa ada yang berupaya mempengaruhi MK dalam sengketa pilpres?
Tidak ada. Saya secara pribadi tidak pernah mendapatkan intervensi dalam bentuk apapun. Semuanya berjalan normal seperti biasa. Saya dan semua hakim yang ada di MK merasa tidak ada pressure dalam melakukan tugas dalam pengambilan putusan sidang.

Apa sudah ada komunikasi dengan hakim lainnya?
Selama cuti satu minggu kami belum melakukan pembicaraan apapaun. Kami akan memulai pembicaraan sebelum sidang perdana pada Rabu 6 Agustus 2014.

Putusan MK mengikat, bagaimana kalau ada pihak yang tidak puas?
Putusan MK memang membuat salah satu pihak puas dan tidak puas. Sudah pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Pihak yang kalah harus bisa menyadari bahwa putusan MK merupakan kata akhir dari badan peradilan yang paling tinggi di Indonesia. Karena Indonesia negara hukum yang demokratis. Penyelesaian perkara harus melalui mekanisme secara peradilan. Apapun yang akan diputuskan harus bisa diterima oleh semua pihak.

Pernahkah Anda mendapatkan teror selama menjadi hakim konstitusi?

Selama menjadi hakim April 2013. Belum pernah mendapat tekanan atau intervensi untuk mempengaruhi. Lembaga peradilan harus dijaga bersama.

Jangan mencoba untuk mempengaruhi putusan MK. 

Termasuk pers. Jangan membangun opini yang bertujuan untuk mempengaruhi hakim.

Bagaimana cara Anda membentengi diri agar tidak tergoda?
Berusaha tidak bertemu dengan siapapun. Kalau misalnya ada telepon yang tidak tahu kejelasan sumbernya, saya tidak akan respons. Saya tetap menjaga integritas dan kode etik yang harus ditaati oleh semua hakim. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya