Presiden SBY tidak bermaksud ‘merayu’ Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar diajak berkoalisi dalam pemerintahan mendatang.
’’Meski Presiden membela Bu Mega soal pemberitaan Wikileaks, itu tidak terkait situasi politik dalam negeri,’’ ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, kemarin.
Seperti diketahui, SBY membantah dirinya dan bekas Presiden Megawati terlibat dalam kasus suap pencetakan uang kertas Indonesia di perusahaan Australia. Pemberitaan itu mencemarkan dan merugikan nama baiknya serta Megawati.
Wikileaks melansir kabar tentang pemerintah Australia yang mengintervensi penegak hukum untuk tak mengusut kasus pencetakan uang kertas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di Note Printing, Australia. Wikileaks menuding ada 17 nama pembesar di tiga negara itu yang terlibat, termasuk SBY dan bekas Presiden Megawati.
Teuku Faizasyah selanjutnya mengatakan, bantahan SBY soal pemberitaan Wikileaks bertujuan untuk menepis fitnah.
“Saya tidak melihat adanya motif lain, karena sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut, beliau berkomunikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh jajaran atau staf terkait,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya: Apa SBY berkomunikasi dengan Megawati sebelum mengkrarifikasi isu tersebut?Sepengetahun saya tidak. Menurut saya, beliau tak harus berkomunikasi dengan Bu Mega, karena klarifikasi yang diberikan hanya untuk menepis fitnah.
Pak SBY bereaksi, karena tidak ingin informasi itu diasosiasikan sebagai kebenaran dan menjadi opini publik.
Megawati tidak mengomentari isu tersebut, apa reaksi presiden tidak berlebihan?Saya tidak bisa mengomentari reaksi atau sikap Bu Mega. Langkah itu berpulang pada pribadi masing-masing.
Dari sisi Pak SBY, semakin cepat isu tersebut ditanggapi, itu sangat baik untuk menghindari fitnah atau pembentukan opini di masyarakat. Kami tidak ingin informasi Wikileaks terasosiasi sebagai kasus korupsi, kemudian diyakini sebagai kebenaran. Itu pertimbangan beliau.
Pihak Australia juga membantah informasi itu, bagaimana sikap presiden?Dalam keterangan pers di kediamannya, sikap Presiden SBY sudah sudah sangat jelas. Intinya, pernyatan yang beliau keluarkan itu bertujuan untuk menghindari fitnah.
Kalau kita ikuti isunya, yang dipermasalahkan Wikileaks adalah proses peradilan di Australia. Pemerintah Australia juga telah membenarkan adanya surat perintah pencegahan penyebarluasan proses pengadilan kasus korupsi pencetakan uang kertas yang melibatkan
Securency International dan
Note Printing Australia.Di hari yang sama, setelah Presiden SBY mengeluarkan pernyataan, pemerintahan Australia melalui Kedutaan Besar-nya di Indonesia juga langsung berekasi. Pemerintah Australia menekankan, Presiden dan mantan Presiden Megawati bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency.
Apa itu sudah dianggap selesai?Kami menghargai respons cepat dari pemerintah Australia. Sebab, salah satu poin yang diminta presiden terkait kasus itu adalah meminta pemerintah dan otoritas Australia membuka akses bagi aparat penegakan hukum. ***
