. Transisi pemerintahan dari Presiden SBY ke presiden terpilih Joko Widodo ditanggapi positif banyak kalangan. Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menilai pembentukan tim transisi oleh Jokowi merupakan langkah tepat agar peralihan pemerintahan dapat berlangsung baik.
"Kenapa demikian, karena ada sejumlah agenda yang merupakan perintah undang-undang yang belum selesai di era SBY menjadi PR bagi presiden baru," ujar Gunawan kepada redaksi sesaat lalu (Senin, 4/8).
Menurut Gunawan, transisi tentu saja dijalankan setelah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden diputuskan Mahkamah Konstitusi seperti disampaikan presiden SBY. Tapi pada dasarnya hal ini justru menjadi momentum bagi tim transisi Jokowi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun perencanaan ke depan.
Menurut Gunawan, setidaknya ada tiga PR pemerintahan SBY yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi mendatang. Pertama, pembentukan kelembagaan yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pangan yang langsung di bawah presiden.
"Lembaga ini adalah mandat dari UU Pangan," imbuhnya.
PR kedua, pelaksanaan pembaruan agraria dan penyelesaian konflik pertanahan. UU Perlindungan dan pemberdayaan petani telah memandatkan pemerintah untuk mempermudah akses kepada tanah negara bagi petani kecil dan petani penggarap atau buruh tani. Tentu juga mengevaluasi produk hukum dan kelembagaan kenapa reforma agraria gagal dilaksanakan dan konflik agraria sulit diselesaikan.
Kemudian, menurut dia, PR terakhir adalah menjalankan perintah UU Minerba untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Di dalam pelaksanaan renegosiasi melanggar batas waktu yang diberikan UU Minerba, bahkan pemerintah justru digugat perusahaan transnasional. Karenanya, menurut dia, evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintah adalah penting, karena konsolidasi demokrasi di dalam transisi demokrasi memerlukan penguatan kelembagaan demokrasi.
Terakhir dia berharap keberadaan kantor transisi membuka jalan bagi tugas demokrasi di Indonesia. Tapi dia mengingatkan kelembagaan akan berjalan dengan baik apabila diikuti rekruitmen politik yang baik.
"Oleh karenanya Jokowi kelak harus memilih pembantunya di bidang agraria dan pangan musti orang yang memiliki dedikasi terhadap renegosiasi kontrak pertambangan, reforma agraria dan kedaulatan pangan," pungkas Gunawan.
Tim transisi dipimpin oleh seorang kepala staf yaitu Rini Mariani Soemarno Soewandi. Nama Andi Wijayanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal termasuk dalam tim. Tim berkantor di sebuah rumah di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi sudah meresmikan keberadaan kantor transisi siang tadi.
[dem]
