Upaya presiden terpilih Joko Widodo melakukan “pencarian bakat†untuk calon pembantunya perlu didorong dan diimplementasikan dalam waktu dekat agar lebih mengkerucut dan tajam.
Ini penting untuk mewujudkan seluruh janji-janji politik Jokowi saat pemilihan yang lalu.
“Karena itu, kami mencoba melakukan penilaian secara langsung ke institusi Kementerian dan Lembaga Negara Non Departemen (LNND) dengan mengandalkan model pelibatan langsung para pembantu presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan struktur dibawahnya,†ujar Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.
“Sebab, menurut kajian kami, pendapat dan pengalaman para pembantu Presiden SBY itu dirasa perlu juga untuk diikutsertakan guna mensukseskan pencarian tersebut,†sambungnya.
Menurut Tigor, pejabat-pejabat yang membantu SBY selama ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi riel Kementerian/LNND. Dengan demikian pencarian menteri yang dilakukan SBY bisa menemukan personal yang tepat. Selain bahwa mereka juga adalah bahagian dari rakyat yang turut dalam proses pembangunan negara.
“Apalagi, mereka sebagai birokrat yang patut untuk dikaji terkait model dan hasil kinerjanya selama ini, apakah bisa terkategori sukses atau tidak dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat. Pendapat dan atau fakta yang akan didapatkan dari mereka kami prediksi akan bisa menjadi faktor terbesar dalam membantu upaya tim pencari personal calon pembantu presiden.
“Perlu disadari bahwa tidak akan mungkin didapatkan hasil yang maksimal dalam proses mencari calon Menteri yang akan memimpin Kementerian jikalau tidak diketahui dengan teliti tentang bagaimana kondisi riel Kementerian/LNND,†kata dia lagi.
Metode seperti ini, masih kata Tigor tidak akan mengulangi persoalan yang pernah dihadapi SBY di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, atauBadan Pertanahan Nasional (BPN). Pemimpin-pemimpin Kementerian/LNND itu, kata dia lagi, dipilih hanya karena kedekatan dengan SBY.
“Kementerian Pemuda dan Olah Raga dipimpin orang yang dikategorikan dekat presiden dan Kementerian Agama dipimpin ketua umum partai politik yang dianggap 'berpiutang' kepada presiden atau BPN yang dipimpin oleh mantan Dosen pembimbing SBY. Lalu kemudian dengan 'mudah' diserahkan kepada pensiunan Jaksa Agung. Itu adalah contoh resiko yang harus dihindari Jokowi,†urai Tigor.
Tigor mengatakan, Jokowi Watch mulai hari Selasa (5/7) akan mengirimkan surat kepada 33 menteri yang memimpin Kementerian dan puluhan LNND untuk meminta dan mengumpulkan data dan keterangan serta pendapat atas kinerja, program kerja per tahun dalam lima tahun terakhir, capaian, struktur, metode penempatan jabatan, besar anggaran, alokasi prioritas anggaran, fokus/prioritas kerja, kendala dan saran-saran.
[dem]
