Legalitas Kapan Munas Golkar Ada di DPP

Politisi senior Golkar MS. Hidayat mengatakan permintaan internal agar beringin menggelar Musyawarah Nasional (Munas) tahun ini sah-sah saja.

Namun menurut dia, kapan pastinya Munas digelar merupakan kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP).

"Tentu DPP yang mempunyai legalitas itu," kata MS. Hidayat kepada redaksi kemarin.

Dikatakan dia, memang banyak permintaan dari kader agar Munas digelar Oktober tahun ini sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai bahwa Munas dilaksanakan lima tahun sekali. Tetapi, kata dia lagi, ada juga pandangan bahwa dengan mengacu kepada keputusan Munas Pekanbaru, Munas dilakukan di awal Januari tahun depan.

"DPP akan mengacu kepada keputusan Munas Pekanbaru," imbuh Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian itu.  

Meski begitu dia berharap perbedaan ini segera mendapat titik temu karena kedua pandangan tersebut merupakan produk legal. Yang satu AD/ART, sementara yang satu lagi hasil keputusan Munas.

"Saya berharap masalah ini bisa segera diselesaikan," demikian MS. Hidayat.[dem]