Berita

Politik

Indonesia Pecah Tahun 2015?

MINGGU, 03 AGUSTUS 2014 | 12:16 WIB

SIANG ini saya bongkar-bongkar lagi buku-buku di perpustakaan pribadi, dan menemukan buku berjudul 'Tahun 2015 Indonesia Pecah', yang ditulis oleh Djuyoto Suntani -presiden “World Peace Committee” atau “Gong Perdamaian Dunia”.

Saya membaca buku ini tahun 2008, jauh sebelum nama Prabowo atau Jokowi populer di Indonesia. Cukup menarik untuk mereview sedikit tentang isi buku ini dalam kaitannya menghadapi Pilpres 2014 sebulan lagi. Bagian paling menarik dari buku tersebut adalah ketika Djuyoto Suntani melihat peta 'Indonesia Baru' di suatu tempat di Israel.

Di peta itu bisa dilihat bagaimana Indonesia pada tahun 2015 telah terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, di antaranya adalah : Negara Jamali (Jawa, Madura, Bali), Negara Sumatera, Negara Papua, dll. Dan momentum perpecahan Indonesia itu adalah pasca Pilpres 2014!! Wowwww ... Indonesia pecah??? Ga mungkin lahhh, cyiiinn ...!! Indonesia pecah mungkin adalah hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam benak kita.


Tapi jika menengok kepada sejarah sudah banyak contoh negara modern yang terpecah. Sebut saja Yugoslavia dan Cekoslowakia. Siapa juga yang pernah menyangka bahwa raksasa abad ke-20, pesaing berat AS, yaitu Uni Soviet bakalan pecah menjadi negara-negara kecil seperti saat ini? Jadi, pecahnya NKRI itu bukanlah hal yang mustahil apabila kita tidak waspada!

Secara garis besar ada 4 skenario yang disetting oleh pihak konspirasi internasional, menurut buku beliau, untuk mewujudkan NKRI yang terpecah belah : 1) Jadikan Indonesia sebagai negara berdemokrasi liberal. 2) Jadikan pemerintahan Indonesia bersistem kabinet parlementer. 3) Dudukkan presiden lemah yang akan tunduk pada kepentingan asing (kalau mau istilah yang lebih sadiz : “dudukkan presiden boneka”). 4) Ciptakan huru-hara besar pasca terpilihnya presiden untuk menuju pada keruntuhan NKRI.

Martimus Amin

Pemerhati masalah politik dan hukum di The Indonesian Reform

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya