Kebijakan Membatasi BBM Tidak Mengakar dan Terkesan "Banci"

Kebijakan pengendalian konsumsi dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan bukti bahwa infrastruktur jalan dan transportasi umum di negeri ini masih sangat buruk.

Hal itu berdampak pada pemborosan bahan bakar minyak atau BBM akibat kemacetan yang luar biasa.

"Buruknya infrastruktur jalan dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan memicu kemacetan. Tidak hanya berdampak pada kenaikan harga BBM, tetapi mengganggu perekonomian nasional," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, kepada wartawan, Sabtu (2/8).

ITW menekankan bahwa kebijakan pengendalian dan penyesuaian harga BBM harus disertai pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi umum yang aman, tertib, nyaman, murah serta tepat waktu.

"Hal itu mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang kemudian bisa mengurangi pemakaian BBM," terangnya.

Persoalan lainnya, Edison menilai kebijakan pengendalian dan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah terkesan "banci" atau pengecut, karena dilaksanakan saat masyarakat sedang mudik merayakan Idul Fitri.

Menurut Edison, pada hakikatnya lalu lintas dan angkutan jalan berperan penting  dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan ekonomi nasional sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Anehnya, lalu lintas dan angkutan jalan di negeri ini justru menimbulkan berbagai masalah yang membebani masyarakat.

"Kebijakan soal BBM ini merupakan dampak keburukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak pernah bebas dari kemacetan, sehingga penggunaan BBM boros," tekannya. [ald]