Berita

Hukum

KORUPSI PENCETAKAN UANG

KPK Siap Ungkap Info Wikileaks Bersama Australia

JUMAT, 01 AGUSTUS 2014 | 13:35 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu informasi dan data awal dari pihak Australia terkait adanya dugaan keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri dalam dugaan korupsi pencetakan uang yang nilainya mencapai jutaan dolar AS.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan pihaknya juga akan mempelajari dan mengkaji sumber informasi yang menyebutkan soal itu. Adapun informasi tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Wikileaks dan disadur kemudian diberitakan ulang oleh portal Sindonews.com.

"Pada konteks sinyalemen yang kini berkembang, KPK akan mempelajari dan mengkaji informasi yang berkembang dan kemudian akan mengambil langkah hukum yang tepat sesuai pokok masalah‎," terang pria yang biasa disapa BW ini melalui pesan singkatnya, Jumat (1/8).


Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara Australia dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.‎ Kata BW, jika benar itu terjadi, maka pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan penegak hukum Australia guna menuntaskannya.

"KPK sendiri pernah berkomunikasi dengan AFP (Australia Federation Police) untuk membangun kerja sama yang lebih serius di bidang penegakan hukum, khususnya dalam pertukaran data dan informasi dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi," tandas bekas Ketua YLBHI itu.

Seperti diketahui, situs Wikileaks yang dikutip media online nasional Sindonews.com menyebutkan, ada dugaan keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam korupsi pencetakan uang tersebut. SBY lalu membantah informasi ini. Demikian juga dengan Pemerintah Australia yang menyatakan SBY tidak terlibat.[wid]



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Antam dan Pegadaian Ikut Uji Keaslian 55 Keping Platinum OTT Bupati Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 | 20:16

Proses Hukum Febrie Adriansyah Wujud Ketegasan Pemerintahan Prabowo

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:54

Prabowo: Kopdes Merah Putih Akan Ciptakan Perputaran Uang Rp223 Triliun di Desa

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:43

Belajar dari Yunnan, Tobat Ekologi Ditopang Gerakan Koperasi

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:33

Kopdes Merah Putih Siapkan Kredit Super Mikro, Bunga 8 Persen

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:03

Taruna Akmil Pahami Pemikiran Sun Tzu dan Doktrin Pertahanan Negara

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:55

Prabowo Kritik Neoliberalisme, Dorong Kembali Ekonomi Kerakyatan

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:51

Kemensos Evakuasi Bocah Sukabumi yang Suka Cium Tangki Motor Warga

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:34

Prabowo Tetapkan Barang Subsidi Wajib Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:17

Karhutla Mengamuk di Jawa dan Kalimantan, 1 Warga Pingsan

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:03

Selengkapnya