Pemerintah dimbau segera melakukan perombakan total manajemen BPJS Ketenagakerjaan.
Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menyatakan, perombakan ini penting karena paradigma berpikir manajemen sekarang dinilainya masih sangat berbasis manajemen BUMN yang tidak memahami ruh dan makna dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Mindset yang ada dalam benak manajemen sekarang masih bernuansa profesionalisme yang berorientasikan profit," tegasnya.
Padahal, lanjut dia, BPJS Ketenagakerjaan didesain untuk lebih berorientasi sosial. Suatu lembaga yang bersifat sosial akan sangat sulit dijalankan oleh orang-orang yang berpikir keuntungan.
"Ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena kemudian akan mengganggu basis layanan sosial BPJS Ketenagakerjaan saat diimplementasikan secara nasional ke depan," jelas Poempida dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Minggu (27/7).
Poempida menambahkan, manajemen yang sekarang masih belum dapat membedakan antara uang pekerja/buruh dengan uang asuransi atau pun uang yang berada di rekening bank. Contoh yang paling memalukan adalah dengan mewacanakan dana Jaminan Hari Tua (JHT) Pekerja yang datanya tidak jelas untuk dialihkan menjadi dana Balai Harta Peninggalan (BHP).
Poempida mengingatkan bahwa dana yang terkumpul di BPJS Ketenagakerjaaan adalah dana Buruh dan Pekerja, bukan uang negara atau pun perbankan. Dalam konteks iuran Pekerja ini adalah kewajiban dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan benefit yang maksimal bagi Buruh dan Pekerja.
"Jika kemudian datanya tidak jelas atau tidak akurat, harus ada upaya maksimal untuk mencari si pemilik dana tersebut atau ahli warisnya," tutupnya.
[wid]
