Berita

foto:net

Olahraga

Ahok Yakin Kawasan Kumuh Disapu, Gepeng Berkurang di Jakarta

SENIN, 21 JULI 2014 | 11:09 WIB | LAPORAN:

Sejak 2013 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengadakan operasi yustisia kependudukan.

Justru, Pemprov mempersilahkan warga dari luar DKI tinggal di Jakarta dengan syarat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang baik.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari usai musim Lebaran jumlah penduduk ibukota kerap bertambah karena warga yang mudik  membawa serta handai taulannya.


Fenomena itu dinilainya meresahkan karena kebanyakan mereka yang membawa serta saudaranya dari luar kota justru sering berakhir di pinggiran jalan karena tidak memiliki pekerjaan. Jadi, salah satu cara yang ditempuh Pemprov dengan menertibkan kawasan kumuh.

"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti bina kependudukan. Kalau anda punya usaha, tetangga anda mau menanggung bahwa benar anda punya usaha dan rumah, ya kita kasih KTP malahan. Kenapa nggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan, orang-orang yang tinggal sembarangan itu nggak ada tempat," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini saat ditemui di kawasan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

Buktinya saja, kata Ahok, jumlah pengemis yang biasa mangkal di  sekitar masjid selama bulan Ramadhan ini mulai berkurang. Begitu juga saat dirinya safari
Ramadhan ke masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Ia melihat hanya ada ratusan orang yang mengemis disitu. Padahal sepengetahuan dia, ada lebih dari 2 ribu pengemis yang selalu antri menunggu waktu berbuka puasa.

"Ada 2 ribu orang yang makan nggak di situ? Nggak ada. Cuma berapa ratus orang. Itu pun masih orang kantor yang makan, kayak sopir taksi. Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang nggak ada makanan tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah," jelasnya.

Kondisi ini, menurut dia, menandakan bahwa sistem pidana yang diterapkan Pemprov, melalui Dinas Sosial Jakarta berjalan efektif. Dengan sistem ini bisa menekan angka krimininalitas juga mengurangi jumlah penduduk yang beralih jadi pedagang kaki lilma (PKL) di pinggir jalan.[wid]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Pemerintah Siapkan Skenario Haji Jika Konflik Timur Tengah Memanas

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:14

KPK Hormati Putusan Hakim, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji Tetap Berlanjut

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:12

Naik Transjakarta Kini Bisa Bayar Tiket Pakai QRIS Tap BRImo

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:06

Marak OTT Kepala Daerah, Kemendagri Harus Bertindak

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:01

RDF Plant Rorotan Diaktifkan Usai Longsor TPST Bantargebang

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:47

Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Dimulai Hari Ini

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:44

Lantik Pengurus DPW PPP Gorontalo, Mardiono Optimistis Menuju 2029

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:43

Harga Bitcoin Terkoreksi Tipis

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:34

Emas Logam Mulia Naik Rp40 Ribu, Dekati Harga Rp3,1 Juta per Gram

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:29

Viral Mobil Pickup Impor India untuk Koperasi Desa Tiba di Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya