Berita

foto:net

Olahraga

Ahok Yakin Kawasan Kumuh Disapu, Gepeng Berkurang di Jakarta

SENIN, 21 JULI 2014 | 11:09 WIB | LAPORAN:

Sejak 2013 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengadakan operasi yustisia kependudukan.

Justru, Pemprov mempersilahkan warga dari luar DKI tinggal di Jakarta dengan syarat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang baik.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari usai musim Lebaran jumlah penduduk ibukota kerap bertambah karena warga yang mudik  membawa serta handai taulannya.


Fenomena itu dinilainya meresahkan karena kebanyakan mereka yang membawa serta saudaranya dari luar kota justru sering berakhir di pinggiran jalan karena tidak memiliki pekerjaan. Jadi, salah satu cara yang ditempuh Pemprov dengan menertibkan kawasan kumuh.

"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti bina kependudukan. Kalau anda punya usaha, tetangga anda mau menanggung bahwa benar anda punya usaha dan rumah, ya kita kasih KTP malahan. Kenapa nggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan, orang-orang yang tinggal sembarangan itu nggak ada tempat," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini saat ditemui di kawasan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

Buktinya saja, kata Ahok, jumlah pengemis yang biasa mangkal di  sekitar masjid selama bulan Ramadhan ini mulai berkurang. Begitu juga saat dirinya safari
Ramadhan ke masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Ia melihat hanya ada ratusan orang yang mengemis disitu. Padahal sepengetahuan dia, ada lebih dari 2 ribu pengemis yang selalu antri menunggu waktu berbuka puasa.

"Ada 2 ribu orang yang makan nggak di situ? Nggak ada. Cuma berapa ratus orang. Itu pun masih orang kantor yang makan, kayak sopir taksi. Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang nggak ada makanan tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah," jelasnya.

Kondisi ini, menurut dia, menandakan bahwa sistem pidana yang diterapkan Pemprov, melalui Dinas Sosial Jakarta berjalan efektif. Dengan sistem ini bisa menekan angka krimininalitas juga mengurangi jumlah penduduk yang beralih jadi pedagang kaki lilma (PKL) di pinggir jalan.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya