Berita

foto:net

Olahraga

Ahok Yakin Kawasan Kumuh Disapu, Gepeng Berkurang di Jakarta

SENIN, 21 JULI 2014 | 11:09 WIB | LAPORAN:

Sejak 2013 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengadakan operasi yustisia kependudukan.

Justru, Pemprov mempersilahkan warga dari luar DKI tinggal di Jakarta dengan syarat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang baik.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari usai musim Lebaran jumlah penduduk ibukota kerap bertambah karena warga yang mudik  membawa serta handai taulannya.


Fenomena itu dinilainya meresahkan karena kebanyakan mereka yang membawa serta saudaranya dari luar kota justru sering berakhir di pinggiran jalan karena tidak memiliki pekerjaan. Jadi, salah satu cara yang ditempuh Pemprov dengan menertibkan kawasan kumuh.

"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti bina kependudukan. Kalau anda punya usaha, tetangga anda mau menanggung bahwa benar anda punya usaha dan rumah, ya kita kasih KTP malahan. Kenapa nggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan, orang-orang yang tinggal sembarangan itu nggak ada tempat," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini saat ditemui di kawasan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

Buktinya saja, kata Ahok, jumlah pengemis yang biasa mangkal di  sekitar masjid selama bulan Ramadhan ini mulai berkurang. Begitu juga saat dirinya safari
Ramadhan ke masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Ia melihat hanya ada ratusan orang yang mengemis disitu. Padahal sepengetahuan dia, ada lebih dari 2 ribu pengemis yang selalu antri menunggu waktu berbuka puasa.

"Ada 2 ribu orang yang makan nggak di situ? Nggak ada. Cuma berapa ratus orang. Itu pun masih orang kantor yang makan, kayak sopir taksi. Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang nggak ada makanan tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah," jelasnya.

Kondisi ini, menurut dia, menandakan bahwa sistem pidana yang diterapkan Pemprov, melalui Dinas Sosial Jakarta berjalan efektif. Dengan sistem ini bisa menekan angka krimininalitas juga mengurangi jumlah penduduk yang beralih jadi pedagang kaki lilma (PKL) di pinggir jalan.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya