Cawe-cawe di Pilpres, Kepala Daerah dan Pejabat Birokrat Dilaporkan ke KPK

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menyambangi kantor KPK Jakarta, Selasa (15/7). Tujuannya, melaporkan dugaan indikasi keterlibatan kepala daerah dalam kecurangan pemilu presiden 2014.

Perwakilan koalisi, Haris Azhar mengatakan laporan juga mengacu pada indikasi kecurangan yang dilakukan birokrat terhadap warga Negara Indonesia di luar negeri.

Saat melaporkan, kata Haris, mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Sejumlah hal, diutarakan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, soal dugaan keterlibatan kepala daerah dan birokrat dalam upaya mengubah hasil pilpres tanggal 9 Juli kemarin.

"Kami juga menyampaikan beberapa informasi yang kami dapat di lapangan termasuk yang di luar negeri," kata Haris usai pertemuan.

Dia menjelaskan, dugaan kejahatan yang ditemukan oleh pihaknya antara lain adalah politik uang. Modusnya, pengucuran uang ke beberapa kepala daerah. Itu dilakukan agar mesin birokrasi bisa menekan untuk memilih salah seorang pasangan kandidat pilpres.

"Ada laporan di Papua mengenai bagaimana misalnya salah satu capres sampai berangkat dengan salah satu pesawat pribadinya ketemu dengan pejabat daerah di Papua," beber dia.

Selain itu, pihaknya juga mendapatkan temuan lain. Salah satunya, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), juga di Kementerian Agama (Kemenag). Salah seorang pejabat di kementerian itu diduga membocorkan database guru untuk dikirimi surat, padahal database bersifat rahasia.

"Kami menduga ada keberpihakan di Kemendikbud dan Kemenag terhadap capres nomor 1 dan kita minta KPK menelusuri sampai sejauh mana abuse of power yang dipakai dari Kemendiknas dalam rangka menggunakan nama-nama yang dipublish untuk kepentingan capres nomor 1," tandas Haris.[wid]