Berita

foto:net

Olahraga

Pemprov DKI, Jangan Rekrut PLH dari Sarjana

SELASA, 15 JULI 2014 | 13:42 WIB | LAPORAN:

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merekrut pegawai harian lepas (PHL) sebagai petugas kebersihan di seluruh kelurahan di ibukota mendapat beberapa catatan dari pengamat.

Sosiolog Musni Umar mengimbau agar Pemprov DKI tidak merekrut warga dengan tingkat pendidikan sarjana strata-1 karena dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan sosial yang ada di masyarakat.

"Jadi sebaiknya yang sarjana tidak boleh mendaftar. Lagipula kalau dilatih, orang yang pendidikannya rendah akan lebih berdedikasi karena mereka merasa hanya ini pekerjaan yang bisa mereka lakukan," ujar Musni di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).


Kata Musni, meski PHL identik dengan pekerjaan orang dengan tingkat pendidikan rendah, ia yakin akan tetap menarik minat para sarjana yang ada di Jakarta. Apalagi status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sangat dicari-cari oleh masyarakat.

"Akan tetap ada sarjana yang mencoba mendaftar. Mereka akan berpikir 'ya daripada menganggur'. Jadi Pemprov DKI sebaiknya melarang agar hal ini jangan sampai terjadi," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, sedikitnya 50 pekerja harian lepas (PHL) akan ditempatkan di masing-masing kelurahan di ibukota untuk menjaga kebersihan.Hal tersebut kata Saefullah sesuai dengan instruksi langsung dari Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50 sampai 100," ujar Saefullah.

Kata Saefullah, gaji yang akan diberikan kepada PHL ini akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Bahkan bisa lebih.

"Inilah yang nanti yang akan diberikan upah melebihi standar upah kita bisa dua kali lipat. Ini punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas mantan Walikota Jakarta Pusat itu.

Ia juga bilang telah menyiapkan regulasi yang tepat untuk sistem ini.

"Ini nggak hanya diomongin aja. Saya harus siapkan regulasinya supaya aman. Segera saya rapat dengan dinas-dinas terkait di kelurahan," tandasnya.[wid]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Pemerintah Siapkan Skenario Haji Jika Konflik Timur Tengah Memanas

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:14

KPK Hormati Putusan Hakim, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji Tetap Berlanjut

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:12

Naik Transjakarta Kini Bisa Bayar Tiket Pakai QRIS Tap BRImo

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:06

Marak OTT Kepala Daerah, Kemendagri Harus Bertindak

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:01

RDF Plant Rorotan Diaktifkan Usai Longsor TPST Bantargebang

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:47

Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Dimulai Hari Ini

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:44

Lantik Pengurus DPW PPP Gorontalo, Mardiono Optimistis Menuju 2029

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:43

Harga Bitcoin Terkoreksi Tipis

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:34

Emas Logam Mulia Naik Rp40 Ribu, Dekati Harga Rp3,1 Juta per Gram

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:29

Viral Mobil Pickup Impor India untuk Koperasi Desa Tiba di Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya