Berita

foto:net

Olahraga

Pemprov DKI, Jangan Rekrut PLH dari Sarjana

SELASA, 15 JULI 2014 | 13:42 WIB | LAPORAN:

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merekrut pegawai harian lepas (PHL) sebagai petugas kebersihan di seluruh kelurahan di ibukota mendapat beberapa catatan dari pengamat.

Sosiolog Musni Umar mengimbau agar Pemprov DKI tidak merekrut warga dengan tingkat pendidikan sarjana strata-1 karena dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan sosial yang ada di masyarakat.

"Jadi sebaiknya yang sarjana tidak boleh mendaftar. Lagipula kalau dilatih, orang yang pendidikannya rendah akan lebih berdedikasi karena mereka merasa hanya ini pekerjaan yang bisa mereka lakukan," ujar Musni di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).


Kata Musni, meski PHL identik dengan pekerjaan orang dengan tingkat pendidikan rendah, ia yakin akan tetap menarik minat para sarjana yang ada di Jakarta. Apalagi status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sangat dicari-cari oleh masyarakat.

"Akan tetap ada sarjana yang mencoba mendaftar. Mereka akan berpikir 'ya daripada menganggur'. Jadi Pemprov DKI sebaiknya melarang agar hal ini jangan sampai terjadi," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, sedikitnya 50 pekerja harian lepas (PHL) akan ditempatkan di masing-masing kelurahan di ibukota untuk menjaga kebersihan.Hal tersebut kata Saefullah sesuai dengan instruksi langsung dari Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50 sampai 100," ujar Saefullah.

Kata Saefullah, gaji yang akan diberikan kepada PHL ini akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Bahkan bisa lebih.

"Inilah yang nanti yang akan diberikan upah melebihi standar upah kita bisa dua kali lipat. Ini punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas mantan Walikota Jakarta Pusat itu.

Ia juga bilang telah menyiapkan regulasi yang tepat untuk sistem ini.

"Ini nggak hanya diomongin aja. Saya harus siapkan regulasinya supaya aman. Segera saya rapat dengan dinas-dinas terkait di kelurahan," tandasnya.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya